"Negara-negara yang tidak memiliki pasokan alternatif selain sistem transportasi gas Ukraina adalah yang paling berisiko," Wakil Menteri Energi Rusia Anatoly Yanovsky mengatakan pada sebuah konferensi pers, lapor Xinhua.
Yanovsky mengatakan perusahaan monopoli gas Rusia Gazprom telah meminta pembayaran di muka dari rekannya di Ukraina, Naftogas.
"Ini bukan soal Gazprom mau atau tidak mau (untuk meminta pembayaran di muka), itu adalah kewajiban di bawah kontrak. Dalam rangka untuk memasok gas ke Ukraina, Gazprom harus membayar bea masuk kepada anggaran Rusia. Itulah sebabnya Gazprom harus meminta pembayaran di muka," kata Yanovsky seperti dikutip kantor berita RIA Novosti.
"Kami belum menerima pembayaran untuk pasokan gas yang telah dikirimkan (ke Ukraina)," tambahnya.
Juga pada Senin, seorang anggota senior dari majelis rendah parlemen Rusia atau Duma, mengatakan pasokan energi telah menjadi masalah politik dalam beberapa tahun terakhir.
"Rusia mulai memasok ke Eropa sejak 40 tahun yang lalu selama Perang Dingin, dengan alasan ekonomi dan kebutuhan energi lebih tinggi daripada konfrontasi politik," kata Pavel Zavalny, wakil ketua komite energi mejelis rendah parlemen Rusia.
Moskow telah membatalkan dua kontrak besar tentang diskon gas untuk Ukraina setelah pemerintah saat ini berkuasa di Kiev pada Februari setelah menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych.
Gazprom sebelumnya mengatakan konflik Moskow dengan pihak berwenang di Kiev berpotensi menghambat pengiriman gas alam Rusia ke Eropa melalui Ukraina.
Perusahaan khawatir bahwa Naftogas bisa gagal menjalankan kewajibannya dalam pengangkutan gas, sementara menahan beberapa gas yang dialokasikan untuk negara-negara Eropa untuk tujuan Ukraina sendiri.
Para pejabat energi dari Uni Eropa bertemu dengan perwakilan Gazprom dan Naftogaz pada Senin di Brussel.
Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2014
