Kontrak Pembelian Panser AVB Ditandatangani Oktober 2006

Jakarta (ANTARA News) - Kontrak pembelian 32 panser VAB dari Prancis akan ditandatangani pada Oktober 2006, untuk langsung dikirim ke Lebanon guna mendukung Operasi Pemelihara Perdamaian (OPP) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah itu. Sekjen Departemen Pertahanan (Dephan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Jumat, mengatakan proses pengadaan 32 panser AVB itu telah mengalami perkembangan pesat. "Meskipun masih dibutuhkan beberapa lama lagi untuk menata masalah -masalah teknis, sehingga harga yang telah ditetapkan itu bisa memperoleh kelonggaran/penurunan," katanya. Sjafrie mengatakan, pihak Prancis telah sepakat untuk menurunkan harga dari yang sebelumnya ditawarkan dengan spesifikasi teknis yang sesuai kebutuhan TNI Angkatan Darat (AD). "Upaya negosiasi harga ini, bertujuan agar pengadaan 32 panser itu dapat lebih ringan atau guna lebih meng-efisienkan anggaran," katanya. Pihak Renault Truck sebagai produsen panser AVB, memberikan harga sebesar 700.000 Euro per unit. Setelah tim observasi Dephan RI melakukan inspeksi dan penjajakan langsung, diperoleh harga penawaran untuk kendaraan tempur panser VAB Commando 609.000 Euro per unit, panser VAB APC (standard) 584.000 Euro per unit, dan panser VAB Ambulance 527.000 Euro per unit. Sebelumnya, Komisi I DPR berkeras agar pengadaan 32 panser VAB dari Prancis itu harus dilakukan melalui tender, untuk menjami transparansi dan akuntabilitas. Namun, Pemerintah menegaskan pengadaan 32 panser VAB dari Prancis akan tetap dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung atau tanpa tender dengan pertimbangan kebutuhan yang mendesak, waktu yang terbatas, serta pengendalian harga yang efisien. "Dari empat alternatif cara pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Keppres No.80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa instansi pemerintah dan Permenhan No.6 Tahun 2006, penunjukan langsung merupakan cara yang tepat," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di depan Komisi I DPR, Senin. Ia mengatakan, selain pertimbangan kebutuhan yang mendesak, waktu yang terbatas, serta pengendalian harga yang efisien, mekanisme penunjukan langsung tersebut juga dapat menunjukkan kualitas Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas tanpa melibatkan pihak ketiga.(*)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2006