Mamuju (ANTARA News) - Gubernur Provinsi Sulawesi Barat meminta agar pembangunan sektor keagamaan di Provinsi Sulawesi Barat tidak terpengaruh kasus dugaan korupsi dana pelaksanaan haji di tingkat pusat.

"Lanjutkan pembangunan keagamaan di Sulbar, jangan terpengaruh masalah dugaan korupsi haji di tingkat pusat," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Jumat.

Ia mengatakan, dugaan korupsi pelaksanaan haji yang melibatkan Mentri Agama Surya Dharma Ali kita serahkan kepada aparat penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelesaikannya.

Menurut dia, pembangunan sektor keagamaan di Sulbar mesti diutamakan untuk membangun nilai dan akhlak yang baik dimasyarakat sehingga tercipta situasi keagamaan yang dapat mendukung suksesnya pembangunan.

"Jangan karena ada masalah di tingkat pusat, membuat daerah ini terpengaruh, justru kondisi itu harus menjadi evaluasi untuk berbuat yang terbaik bagi sektor keagamaan di Sulbar," katanya.

Ia mengatakan, pembangunan keagamaan sangat penting, untuk menciptakan kerukunan di masyarakat, agar terlaksana pembangunan yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang lebih baik dan agar maju.

Menanggapi itu Kepala Kementrian Agama Provinsi Sulbar, Muhdin mengatakan, Kementrian Agama di Sulbar beserta jajarannya ditingkat Kecamatan dan Kabupaten akan berbuat yang terbaik untuk pembangunan sektor keagamaan.

"Kementerian Agama Sulbar siap mendukung suksesnya pembangunan dengan memaksimalkan pembangunan sektor keagamaan, tanpa terpengaruh apapun tetapi fokus bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya," katanya. (*)

Pewarta: M Faisal Hanapi
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2014