"Kami tahu bahwa mereka telah mengumumkan, sebuah pernyataan, peta jalan menuju demokrasi, tetapi tidak menyertakan rincian," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki seperti dikutip AFP.
Dia bersikeras bahwa Washington percaya jika jalan terbaik adalah "menetapkan batas waktu untuk pemilu secepatnya dan memfasilitasi proses pemilihan umum yang inklusif dan transparan."
Dalam pidato pertamanya di televisi nasional setelah mengumumkan pengambilalihan militer pekan lalu, pemimpin junta Prayut Chan - O - Cha mengatakan rezim militer akan mengembalikan bangsa berpenduduk 67 juta orang itu pada demokrasi selama sekitar 15 bulan.
Jenderal itu mengatakan tahap pertama akan berlangsung sekitar tiga bulan dan akan fokus pada proses "rekonsiliasi".
Sebuah kabinet dan rancangan konstitusi baru kemudian akan diberlakukan untuk melaksanakan reformasi dalam fase dua sepanjang tahun kedua .
Prayut Chan - O - Cha mengatakan setelah fase tersebut dilewati, pemilu dapat dilaksanakan.
Psaki mengatakan batas waktu 15 bulan itu terlalu lama, meski pun dia tidak akan mengusulkan alternatif.
"Tidak ada alasan bahwa pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan dalam jangka pendek," katanya.
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2014
