"Visi dan misi Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi dan mafia peradilan sangat jelas dan fokus dengan agenda yang benar-benar konkret," kata Taufik di Posko Pemenangan Jokowi-JK di Rumah Cemara, Jakarta, Selasa.
Jokowi-JK berjanji akan bekerja cepat, melayani rakyat, membangun sistem yang transparan, membersihkan aparat, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Dalam visi misi yang diberi nama "Jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian", dijelaskan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus terus dilakukan.
"Apalagi selama ini korupsi telah menggerus sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata anggota Bidang Hukum DPP Partai NasDem itu.
Dalam misinya, Jokowi-JK mencatat sedikit tiga masalah yang harus segera diselesaikan, meliputi ancaman terhadap wibawa bangsa, melemahnya sendi perekonomian dan intoleransi serta krisis kepribadian bangsa.
Untuk menjawab problem tersebut, kata Taufiki, Jokowi-JK memiliki sembilan agenda Prioritas, yakni akan membuat pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
"Prioritas kepada pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga publik diikuti dengan pengelolaan pemerintah yang transparan dan akuntabel," ujar Taufik.
Lalu, melaksanakan agenda reformasi birokrasi berkelanjutan dengan merestruturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring kinerja pelayanan publik, membuka ruang partisipasi publik melalui citizen character dalam UU Kontrak layanan publik juga akan dimaksimalkan.
Pemerintahan Jokowi-JK juga menolak negara lemah dengan mereformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
"Prioritas akan diberikan pada pemberantasan korupsi yang konsisten, pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi," ujar Taufik.
Perkuat desa
Di tempat sama, Budiman Sudjatmiko dari Tim Pemenangan Jokowi-JK mengatakan pasangan nomor urut 2 ini juga akan memperkuat desa.
"Kami memastikan pembangunan desa akan berorientasi pada pelestarian nilai-nilai lokal," kata Budiman.
Ia mengatakan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan juga akan dilakukan.
"Kami akan menguatkan desa sebagai subjek pembangunan. Cara ini untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dengan kota," katanya.
Jokowi-JK juga akan menguatkan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Antar Desa, dan koperasi.
"Penyaluran dana alokasi desa seperti yang dijamin dalam UU Desa akan kami laksanakan 100 persen," demikian Budiman.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2014
