London (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Inggris William Hague pada Kamis (5/6) mencela langkah Israel untuk memperluas permukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur, dan menegaskan perlunya perdamaian yang langgeng di wilayah tersebut.

"Saya mencela keputusan yang diambil oleh Pemerintah Israel pada 4 Juni untuk memperluas jumlah permukiman tidak sah, banyak di antaranya berada jauh di dalam Wilayah Tepi Barat, dan di Jerusalem Timur," kata Hague di dalam satu pernyataan.

Ia menambahkan, "Keputusan semacam itu hanya akan mempersulit upaya untuk mewujudkan perdamaian."

Perdana Menteri Israel telah melanjutkan rencana pembangunan yang sebelumnya dibekukan untuk membangun 1.800 rumah, beberapa jam setelah Kementerian Perumahan Israel mengumumkan akan membangun 1.500 rumah baru, kata surat kabar Haaretz pada Kamis.

Hague mengatakan permukiman tersebut tidak sah berdasarkan hukum internasional, merusak kepercayaan dan mengancam kelangsungan hidup penyelesaian dua-negara.

"Penyelesaian dua-negara melalui perundingan adalah satu-satunya penyelesaian bagi konflik Israel-Palestina," Menteri Luar Negeri Inggris itu menambahkan, demikian laporan Xinhua.

Ia mendesak pemimpin kedua pihak agar "memperlihatkan keberanian, visi dan desakan yang diperlukan untuk mewujudkan ini".

Israel menduduki Wilayah Tepi Barat Sungai Jordan dalam Perang Timur Tengah 1967 dan mencaplok Jerusalem Timur.

Wilayah tersebut dirancang sebagai bagian dari negara masa depan Palestina dan permukiman Yahudi mempersulit upaya untuk mendirikan negara dengan wilayah yang bersambung buat rakyat Palestina.

Menurut Menteri Perumahan Israel Uri Ariel, rumah baru itu adalah "tanggapan atas pembentukan pemerintah persatuan nasional Palestina, yang diambil sumpahnya pada Senin (2/6) di Ramallah".

Setelah tujuh tahun permusuhan, Faksi Fatah dan HAMAS rujuk dan membentuk pemerintah persatuan, yang terdiri atas kaum teknokrat tanpa afiliasi politik.

Keputuan Kementerian Perumahan Israel itu dikecam oleh Menteri Kehakiman dan Kepala Perunding Israel Tzipi Livni pada Kamis, yang mengatakan keputusan tersebut adalah kekeliruan lain kebijakan yang hanya "akan menambah sulit bagi kita untuk menghimpun dukungan dunia melawan HAMAS", demikian laporan harian Haaretz.

Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2014