"Kasus Babinsa ini, saya kira kasus yang dibesar-besarkan apalagi Panglima TNI sudah mengatakan bahwa TNI tidak bisa ditarik ke kanan kiri," katanya di Jakarta, Senin.
"Karena itu, harus hati-hati mengeluarkan statemen yang bisa membuat institusi kita menjadi buruk citranya," katanya.
Dia juga mempersilakan pihak yang memiliki data dan fakta tentang pengerahan Babinsa untuk mengarahkan pilihan warga melapor ke pihak berwenang.
"Jangan dipolitisir dan jangan dibawa-bawa ke politik, TNI dan Polri kita," tandasnya.
Sebelumnya ada laporan tentang sejumlah warga mengaku didatangi anggota Babinsa yang menanyakan pilihan mereka pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014.
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sudah membantah melibatkan Babinsa untuk mengarahkan pilihan warga.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko juga menyatakan bahwa laporan soal Babinsa itu tidak terbukti menurut hasil penelusuran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengikuti Pilpres dengan dukungan dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golkar.
Sementara pesaing mereka, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, maju dengan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Pewarta: Riza Fahriza
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2014
