Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Jepang akan mempertimbangkan menambah berbagai kemungkinan sanksi jika Korea Utara betulr-betul berniat melakukan uji coba nuklir.
"Ada kemungkinan untuk mempertimbangkan saksi tambahan jika Korea Utara betul-betul melakukan uji coba nuklir," kata Wakil Dutabesar Jepang untuk Indonesia Satoru Satoh di Kedutaanbesar Jepang di Jakarta, Kamis.
Pengumuman Korea Utara itu sangat mengkhawatirkan dan membuat keamanan di kawasan tersebut mengalami ancaman serius, katanya.
"Perdana Menteri (Shinso) Abe mengumumkan bahwa Jepang akan melakukan sejumlah tekanan pada Korea Utara agar negara itu membatalkan rencananya," katanya.
Sekalipun mengakui ada kemungkinan memberikan sanksi tambahan kepada Korea Utara, namun --menurut Satoh-- hingga sekarang, Jepang belum memutuskan bentuk sanksi tambahan itu.
Korea Utara hari Selasa mengumumkan rencananya melakukan pengujian nuklir dengan mengatakan, mereka terpaksa melakukannya, karena sanksi dan sikap bermusuhan Amerika Serikat.
Pengujian semacam itu akan meningkatkan kekuatan penangkal nuklir Korea Utara, kata Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam pernyataannya, yang dibagikan ke kantor berita resmi KCNA.
Pernyataan Korea Utara itu disampaikan ketika perundingan enam negara mengenai program nuklir Korea Utara menemui kebuntuan selama setahun.
Pada September 2005, Korea Utara setuju meninggalkan kegiatan nuklirnya sebagai imbalan atas bantuan dan jaminan keamanan, namun pada bulan itu dan Oktober, Amerika Serikat memberlakukan sanksi keuangan terhadap Korea Utara.
Pyongyang sejak itu menolak kembali ke meja perundingan dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, Cina, Jepang dan Rusia tersebut.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
