"Dengan visi maritim yang jelas menjadikan Indonesia makmur secara ekonomi, aman dan memiliki posisi tawar dalam diplomasi dan hubungan internasional," kata Edy di Media Center Jokowi-JK, Jalan Cemara, Jakarta, Rabu.
Pengamat pertahanan dari Universitas Indonesia ini menilai pasangan Jokowi-JK setidaknya berkomitmen untuk mengembangkan empat kekuatan utama kemaritiman di Indonesia.
Keempat kekuatan itu antara lain janji membangun armada komersial untuk menopang ekonomi, membangun armada pertahanan maritim, membangun armada perikanan, dan membangun armada industri maritim.
"Jika kita tak mengembangkan empat kekuatan itu, kita akan selalu ketinggalan, baik dalam hal diplomasi, pengembangan teknologi, negosiasi, dan selalu menjadi pihak yang lemah," tuturnya.
Menurut dia, maritim setidaknya harus menjadi sumber pendapatan nasional. Kawasan maritim juga harus sebagai rute yang strategis dan menjadi wahana proyeksi kekuatan.
"Tak ada negara besar yang tak mengembangkan kekuatan maritim untuk memperkuat pengaruhnya," katanya.
Cita-cita pendiri bangsa ini adalah kedaulatan Indonesia dalam bidang politik, di mana di dalamnya mencakup aspek-aspek hakiki kelangsungan negara, sebuah pengakuan internasional atas kedaulatan dan otoritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu harus dapat dicapai dengan kepedulian murni terhadap masyarakat secara luas dan nasionalisme yang kuat, salah satunya melalui kedaulatan, kemandirian, dan kemakmuran maritim.
Menurut dia, Jokowi-JK ingin menjadikan maritim sebagai kekuatan untuk mewujudkan keamanan nasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dan sumber daya maritim.
"Langkah ini penting agar maritim menjadi bagian terpenting dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejalan dengan Wawasan Nusantara," tuturnya.
"Dalam pidatonya, Jokowi berkali-kali mengatakan potensi pendapatan di sektor laut bisa mencapai 300 triliun rupiah. Sedangkan saat ini maksimal hanya 65 triliun rupiah. "Artinya, masih banyak potensi yang belum tergarap," kata Edy.
Di bidang pertahanan, Edy melihat pemerintahan saat ini sudah cukup berkomitmen untuk mengembangkan kekuatan. Misalnya penambahan kapal selam dan kapal patroli cepat.
"Jika alutsista itu bisa dipenuhi, sangat bisa menyelamatkan aset ekonomi. Kita masih kekurangan armada," katanya.
Edy juga memproyeksikan anggaran untuk bisa mengembangkan maritim di Indonesia sekitar 10 miliar dollar. Itu berdasarkan penelitiannya pada 2003 lalu. "Butuh banyak dana. Kuncinya, harus ada pembenahan sistem yang membutuhkan kurun waktu lama," ucapnya.
Pemilu Presiden, 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
(S037/M009)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2014
