Manado (ANTARA News) - Beras impor jangan hanya jadi beras cadangan pemerintah, tetapi sebaiknya dilepas juga ke pasaran, sehingga dapat menstabilkan harga di tingkat konsumen, kata Pengamat Ekonomi Sulawesi Utara (Sulut), Agus Poputra, MM MA.
"Sebagian besar masyarakat Sulut merupakan pembeli beras dari pasaran bebas, maka sangat wajar jika pemerintah berpihak kepada konsumen melalui ketersediaan stok,"kata Agus Poputra, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi di Manado, Sabtu.
Kalau dihitung-hitung dari sisi pengaruh terhadap ekonomi, terutama inflasi, masih jauh lebih baik bagi pemerintah bila dapat mengendalikan harga beras, sebab dengan begitu inflasi dapat terkendali.
"Beras dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, maka bila terjadi gejolak harga sedikit saja, akan langsung menohok inflasi cukup signifikan, apalagi musim kemarau sudah berlangsung sekitar empat bulan ini pasti berdampak stok beras
petani menjadi sangat sedikit," kata Agus.
Pemerintah harus tetap perhatikan keadaan petani, tetapi yang masih lebih penting masyarakat banyak, makanya lebih bijaksana bagi pemerintah bila stok beras impor membantu stabilkan harga dikonsumen akhir.
"Jumlah petani yang tanam beras di Sulut tidak sampai lima persen dari jumlah penduduk daerah, keadaan ini juga terjadi di seluruh Indonesia, berikanlah subsidi lain kepada petani sebagai pengganti kerugian akibat beras impor masuk,"kata Agus.
Agus mengatakan, sudah menjadi tren setiap tahun di Sulut setiap menjelang Natal dan Tahun Baru, harga beras pasti melambung tinggi, sebab produksi petani tidak mampu penuhi kebutuhan masyarakat yang naik dua kali lipat dari sebelumnya, imbasnya harga beras naik tajam.
"Bila beras impor sudah masuk di Perum Bulog Sulut agar dipertimbangkan disuplai ke pasaran, dengan begitu harga beras akan terkendali, dan petani tidak akan rugi sebab kualitas beras dihasilkan petani kelas medium ke atas, yang biasanya sangat
dicari masyarakat pada suasana pesta," kata Agus.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2006
