"Ya, tentu ada pengaruh dari pemotongan anggaran Kementerian Luar Negeri itu. Efektifitas diplomasi jadi terpengaruh, tingkat diplomasi Indonesia menjadi rendah. Peran Indonesia di dunia intenrnasional menjadi hilang karena secara otomatis, Indonesia tidak bisa mengikuti agenda-agenda penting di dunia internasional," kata Fayakhun di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Politisi Golkar itu menyebutkan, Komisi I DPR RI hanya memotong anggaran Kemlu sebesar Rp351 miliar dari Rp816 miliar. "
Yang dipotong itu menyangkut perjalanan dinas, belanja barang. Untuk belanja modal tidak boleh dilakukan pemotongan," katanya.
Ia juga menyayangkan adanya pemotongan anggaran untuk Pos pos kedaulatan seperti Kementerian Pertahanan, Inteligen.
"Bagaimanapun, untuk pos-pos kedaulatan negara, sebaiknya tidak dipotong karena menyangkut kedaulatan negara. Bagaimanapun dan apapun alasannya, anggaran kedaulatan mutlak dipenuhi. Tak ada guna pertumbuhan ekonomi yang tinggi kalau tidak ada jaminan kedaulatan negara," kata Fayakhun.
Berdasarkan Inpres No 4 Tahun 2014, tentang penghematan dan pemotongan anggaran terhadap kementerian atau lembaga sebesar Rp100 miliar.
"Tapi DPR RI tidak bisa memenuhi Inpres tersebut karena ada hal-hal penting yang menjadi pertimbangan untuk tidak dipotong hingga Rp100 triliun untuk semua kementerian/lembaga," kata Fayakhun.
Badan Anggaran DPR RI memotong anggaran untuk semua kementerian/lembaga sebesar Rp43 triliun dari Rp 100 triliun yang ada di Inpres No 4/2014.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2014
