Kiev (ANTARA News) - Presiden Ukraina Petro Poroshenko pada Jumat (20/6) mengungkapkan rencana yang bertujuan untuk secara damai menyelesaikan konflik di wilayah timur negeri itu, tempat pasukan pemerintah telah berperang melawan pegiat bersenjata pro-Rusia.

Dokumen tersebut, yang disiarkan di jejaring kepresidenan, telah menawarkan gencatan senjata sepihak dan pengampunan buat gerilyawan yang belum melakukan "kejahatan serius" sebagai bagian dari konsesi buat gerilyawan.

Di antara semua masalah, rencana itu telah menjanjikan desentralisasi di negeri tersebut melalui pembaruan undang-undang dasar, pemilihan dini anggota parlemen di wilayah yang dilanda krisis. Rencana itu juga meliputi ketentuan peningkatan status Bahasa Rusia di seluruh negeri tersebut dan menyediakan jaminan keamanan buat semua orang tak peduli apa pun kepercayaan mereka.

Gagasan Presiden Ukraina itu telah menciptakan pembentukan zona penyangga 10-kilometer di perbatasan Ukraina dengan Rusia dan koridor khusus untuk memungkinkan gerilyawan meninggalkan daerah yang dilanda krisis secara aman, kata Xinhua, Sabtu pagi.

Dokumen tersebut menyeru semua gerilyawan agar meletakkan senjata mereka, membebaskan tahanan, meninggalkan gedung yang mereka duduki dan memulai pembicaraan perdamaian dengan pemerintah di Kiev.

Pemerintah Ukraina memulai operasi militernya terhadap pegiat pada pertengahan April dalam upaya merebut kembali kota besar dan kecil yang diduduki oleh pegiat bersenjata, yang memproklamasikan kemerdekaan dari Kiev.

Protes di Wilayah Ukraina Timur, yang kebanyakan warganya adalah penutur Bahasa Rusia, meletus tak lama setelah penggulingan presiden Viktor Yanukovych pada Februari.

Sejauh ini, lebih dari 260 orang telah tewas dalam bentrokan antara tentara pemerintah dan gerilyawan di bagian timur negeri itu.

(C003)

Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2014