Jakarta (ANTARA News) - Partai Bintang Reformasi (PBR) berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan penggantian (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KBI) khususnya menteri yang dinilai tidak sejalan dan memenuhi program kerjanya.
"Presiden Yudhoyono pada masa pemerintahan tahun ke-2 atau Oktober 2006 perlu mengevaluasi kinerja para menterinya, sehingga mereka yang tak mencapai sasaran dapat direshuffle," kata Ketua Umum DPP PBR Bursah Zarnubi kepada pers di Jakarta, Senin.
Menurut Bursah, Presiden dalam mengganti menteri tak perlu mempertimbangkan perimbangan kursi parpol di DPR, karena Indonesia menganut sistem presidensiil dan presiden dipilih oleh rakyat, sehingga presiden bebas dalam memilih menteri dari kalangan mana pun.
Ketika ditanya nama menteri yang perlu diganti saat ini, Ketua Fraksi PBR DPR itu berpendapat, dari banyak suara anggota DPR bahwa Meneg BUMN Sugiharto perlu diganti karena tidak terpenuhi target setoran dana dari laba BUMN ke APBN.
Selain itu, sejumlah menteri khususnya di sektor riil juga perlu diganti agar target memperluas lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan di kalangan rakyat menengah ke bawah tercapai.
Kendati demikian, mantan Ketua HMI DKI itu, mengatakan, masalah reshuffle kabinet diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Yudhoyono, karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden.
Bursah menegaskan, DPR tidak akan menghalangi dalam penggantian kabinet dan telah bertekad mendukung pemerintahan Yudhoyono dan Kalla sampai akhir masa jabatan selama lima tahun sebagai wujud menciptakan demokrasi yang sehat. (*)
Editor: Anton Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2006
