"Pemerintah harus berani membuat kebijakan pemanfataan potensi energi secara optimal dan efisien," kata Jokowi, pada debat calon presiden-wakil presiden, di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu malam.
Jokowi menegaskan, pemerintah harus berani memutuskan kebijakan untuk efisiensi pemanfaatan energi, baik migas maupun energi terbarukan.
Ia pun menjelaskan, beberapa kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah.
Pertama, pemerintah harus berani melakukan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas yang harganya lebih murah dan potensinya lebih banyak di Indonesia.
Kedua, perlu adanya pembangunan infrastruktur yang terkait dengan gas, yakni sistem instalasi pipa gas dari sumbernya menuju ke industri maupun konsumsi masyarakat di perumahan, harus segera dikerjakan.
"Jika sistem instalasi pipa gas ini dikerjakan dengan baik, maka dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun," katanya.
Ketiga, kemacetan lalu lintas di jalan raya, banyak menghabiskan energi secara sia-sia. Karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan transportasi massal terutama di kota-kota besar.
"Tidak ada kata tidak untuk menerapkan kebijakan transportasi massal, terkait dengan efisiensi energi," katanya.
Soal energi terbarukan, menurut Jokowi, Indonesia memiliki lahan pertanian marginal yang sangat luas.
"Lahan marginal ini bisa ditanam tanaman untuk energi terbarukan dan tidak memerlukan air, misalnya sorghum," katanya.
Namun sampai saat ini, menurut Jokowi, belum ada insentif dari pemerintah, sehingga belum ada riset dan tidak ada yang berani memulainya.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2014
