Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Koperasi dan UKM yang ditunjuk pemerintah bertanggung jawab dalam pengadaan kompor gas untuk program konversi dari kompor minyak tanah kemungkinan besar akan menunda tender pengadaan kompor tersebut karena belum ada kepastian soal pencairan dana yang diminta hingga menjelang berakhirnya tahun anggaran ini.
"Ada kendala-kendala teknis dalam pencairan APBN. Para birokrat kita tidak mau gegabah, harus berhati-hati karena jika tidak, salah-salah bisa menyusahkan kita semua. Oleh karna itu saya tegaskan pada tahun 2006 ini kalau seandainya tidak bisa direalisasi, maka akan dialokasikan untuk tahun 2007," kata Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali di Jakarta, akhir pekan ini.
Ia mengatakan hal itu menanggapi belum selesainya juga tender pengadaan kompor gas yang telah dilakukan Kemenkop UKM sejak Juni lalu. Tender tersebut hingga kini sudah mencapai tahap prakualifikasi dengan 24 perusahaan yang lolos.
Namun kelanjutan tender tersebut belum bisa dilakukan karena masalah anggaran yang hingga kini belum mendapat kepastian kapan akan cair.
Meski demikian, Menteri menegaskan bahwa pemerintah tetap pada rencananya melakukan konversi dari kompor minyak tanah ke kompor gas. Konversi ini sangat dibutuhkan untuk menekan subsidi minyak tanah yang begitu besar.
Untuk tahun 2007, katanya, Kemenkop sudah menganggarkan pengadaan kompor gas sebesar Rp60 miliar. Diharapkan dana itu bisa untuk pengadaan minimal 400 ribu unit kompor gas. Pihaknya juga sudah menyiapkan langkah-langkah tender ulang jika pilihan ini yang harus dilakukan.
Dengan demikian, katanya, dalam tender ulang tersebut semua proses akan dimulai dari awal lagi. Bahkan para peserta tender tahun ini yang gagal masuk ke prakualifikasi bisa mengikuti kembali tender tersebut.
Tender ulang diperkirakan akan dilakukan pada minggu pertama Januari 2007 dan penetapan pemenangnya sekitar pertengahan Februari yang akan langsung diikuti dengan realisasi pengadaan.
Pihak Kemenkop belum mengambil keputusan untuk menunda atau melannjutkan tender tersebut, yang pasti proses yang ada saat ini tetap berjalan hingga ada kepastian bahwa anggaran dapat dicairkan.
Sementara pilihan tender ulang didasari oleh sempitnya waktu yang baik dari sisi ketentuan APBN atau pun untuk para pemenangnya sendiri akan mengalami kesulitan untuk membuat kompor gas sebanyak itu.
"Saya kira batas waktu sekitar satu bulan sampai November nanti. Tapi hitung-hitungan saya hari ini belum cair itu sudah sangat terlambat dan tidak realistis. Ini masih ada waktu dua bulan tapi efektifnya 40 hari kerja," katanya.
Menteri menolak bahwa masalah ini terjadi karena tidak adanya dukungan anggaran tapi semata-mata karena masalah teknis yaitu perubahan alokasi anggaran. Anggaran yang akan digunakan untuk pengadaan kompor ini, katanya, merupakan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk tungku briket batubara.
Namun karena program briket tidak mendapat tanggapan dari masyarakat, kemudian anggaran itu dialihkan untuk kompor gas dan hingga kini proses pengalihan alokasi itu belum selesai.
"Pengalihan anggaran dari briket ke kompor gas itu membutuhkan mekanisme tersendiri. Kalau kita langkahi itu akan menyalahi," katanya.
Ia mengakui jika penundaan ini dilakukan maka pengadaan kompor dan tabung gas tidak bisa dilakukans ecara serentak. Pihak Pertamina yang bertanggung jawab dalam pengadaan tabung gas sudah menyatakan akan mengimpor tabung tersebut dari China pada tahun ini.
Sementara mengenai kompensasi terhadap para peserta tender akibat penundaan ini, Menteri mengatakan bahwa tidak ada kompensasi sama sekali karena kerugian peserta hanya kerugian untuk foto copy bahan-bahan.
Pemerintah merencanakan konversi 11 juta kilo liter minyak tanah ke gas dapat selesai dalam waktu lima tahun ini. Konversi ini harus dilakukan karena penggunaan minyak tanah tidak efisien dan membutuhkan subsidi besar.
Sementara penggunaan gas dibanding minyak tanah lebih efisien dengan rasio satu liter minyak tanah sebanding dengan tiga kilogram gas.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
