Gaza (ANTARA News) - Gerakan Hamas pemimpin Palestina hari Rabu menolak prakarsa Presiden Mahmud Abbas membentuk pemerintah sementara berisi teknokrat bebas, sementara ia dan kelompok Islam itu terus merundingkan kabinet gabungan.
"Masalah itu tidak ada saat ini," kata jurubicara Hamas Ghazi Hamad kepada kantor berita Prancis AFP, "Kami menginginkan pemerintahan mencakup kekuatan politik dan teknokrat."
"Ada peluang besar mencapai kesepakatan atas dua masalah itu, watak politik dan teknokratik, dan yang harus diterima kabinet itu di tingkat negara dan dunia," katanya.
Abbas hari Selasa menyatakan ingin membentuk pemerintah sementara teknokrat guna memberinya dan gerakan Islam itu waktu untuk menghilangkan perbedaan atas kabinet bangsa bersatu.
"Pemerintah teknokrat merupakan jalan keuar paling sederhana dan mudah diterapkan," kata Abbas kepada wartawan di kota Ramalah, Tepi Barat sungai Yordan.
"Saya tidak keberatan membentuk pemerintahan bangsa bersatu, yang mampu mengahiri keruwetan ini," tambahnya.
Sejak Hamas membentuk pemerintahan bulan Maret, Amerika Serikat, Eropa Bersatu dan Israel mengucilkan Pemerintah Palestina, menghentikan bantuan keuangan dan ikut memperburuk keadaan, yang memang sudah rumit.
Perundingan berbulan-bulan antara partai Fatah Abbas dengan Hamas terbentur pada penolakan partai pemerintah itu mengecam kekerasan, mematuhi perjanjian perdamaian buatan pendahulunya serta mengakui Israel, kendati secara tersirat.
Presiden Abbas menyatakan pembentukan pemerintahan teknokrat memungkinkan kedua pihak keluar dari kebuntuan, karena keadaan saat ini tidak memungkinkan.
Pemerintahan itu dapat berkuasa beberapa bulan, sementara Hamas dan Fatah terus bekerja untuk menyelesaikan perbedaan.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2006
