Kolombo (ANTARA News) - Presiden Srilangka menandatangani satu kesepakatan politik dengan partai oposisi utama dalam upaya untuk mengakhiri konflik etnik berdarah di pulau itu, demikian Kantor Kepresidenan Srilangka, Senin.
Presiden Srilangka, Mahinda Rajapakse, mengakhiri pembicaraan pada Minggu malam dengan pemimpin oposisi, Ranil Wickremesinghe, guna menyepakati kedudukan bersama tentang penyelesaian konflik yang sudah berlangsung lama dan menewaskan lebih dari 60.000 jiwa sejak 1972.
"MoU (nota kesepahaman) ditandatangani hari ini di Candi Pohon," kata pihak Kantor Kepresidenan Srilangka.
Ketua Partai Kebebasan Sri Lanka (SLFP) merupakan pemerintah minoritas dan perlu dukungan dari oposisi untuk mengesahkan perundang-undangan atau kesepakatan pembagian kekuasaan dengan Macan Tamil.
Pada masa lalu pihak opososi tersebut mendukung pembicaraan dengan kelompok pemberontak, dan pemberian otonomi sebagai jalan mengakhiri pertumpahan darah tersebut, namun rekan koalisi Marksis Rajapakse, Front Pembebesan Rakyat atau JVP, menolak semua hak bagi Macan Tamil.
Prakarsa tersebut muncul menjelang pembicaraan damai akhir pekan ini antara pemerintah dengan Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) di tengah meningkatnya kerusuhan yang telah menewaskan lebih dari 2.300 orang sejak Desember.
Wickremesinghe mengatakan pekan lalu partainya yang bernama Partai Nasional Bersatu (UNP) mendukung langkah-langkah menuju penyelesaian dengan pemberontak Tamil melalui perundingan, namun belum bisa memutuskan apakah akan menerima jabatan kabinet yang ditawarkan Rajapakse dalam upaya menyepakati perjanjian damai itu.
Pada awal bulan ini, JVP telah membatalkan rencana untuk menduduki jabatan kabinet dalam pemerintahan. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2006
