"Secara faktual kawasan perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga masih jauh tertinggal. Kadin Indonesia meminta pemerintah agar lebih aktif lagi membangun daerah dimulai dari wilayah terluar sehingga pembangunan ekonominya bisa lebih jauh berkembang," kata James lewat siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pemerintah harus mengaktifkan lagi pembangunan kawasan perbatasan karena wilayah itu merupakan beranda negara.
"Aksesnya harus mudah, tidak seperti sekarang yang infrastrukturnya masih minim, demikian halnya dengan ketersediaan listrik dan BBM yang langka," kata dia.
James mengatakan saat ini hanya beberapa daerah perbatasan Indonesia yang kondisinya lebih baik jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti daerah Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini.
"Sementara itu, wilayah perbatasan yang paling luas adalah Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia dan kesejahteraan masyarakat kita di sana jauh tertinggal," kata James.
Kadin, lanjutnya sudah sering mengunjungi daerah perbatasan. Mereka menemukan masalah utama di daerah adalah infrastruktur sehingga banyak dari investor menarik kembali niatnya untuk berinvestasi di wilayah perbatasan.
"Banyak wilayah perbatasan memiliki potensi perikanan, sebenarnya pengadaan cold storage bisa diusahakan tetapi ternyata listrik pun belum mendukung. Jangankan untuk industri, untuk kebutuhan sehari-hari saja sulit," kata James.
Meski demikian, James mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk terus membantu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan melalui pemasaran produk komoditas-komoditas, membangun industri dan mengundang investor potensial dari dalam maupun luar negeri.
"Kami ingin pemerintahan yang akan datang memperhatikan kendala-kendala yang ada agar segera ditindaklanjuti," kata dia.
Menurut dia, regulasi dari pemerintah saat ini sudah mendukung meskipun memang ada yang perlu ditambah, misalnya kemudahan untuk memasukan barang atau alat berat dari negara tetangga yang seharusnya bisa dimungkinkan dengan penerapan bea masuk nol persen untuk kepentingan pembangunan.
"Intinya kami harapkan pemerintah yang akan datang bisa memberikan porsi yang lebih banyak dan memberi perhatian khusus karena wilayah NKRI harus dijaga keseluruhannya dari berbagai aspek," katanya.
Menurut dia, Kadin sudah berkomitmen untuk terus menjalankan nota kesepahaman dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar kawasan perbatasan bisa lebih berkembang melalui potensi produk komoditas, jasa sampai pariwisatanya.
(A061/S025)
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2014
