"Secara pribadi, saya mengapresiasi dukungan yang telah disampaikan masyarakat, namun semuanya terpulang kepada pemerintahan Jokowi-JK," katanya kepada pers, di Jakarta, Jumat.
Ia mengemukakan, menteri sepenuhnya merupakan hak prerogratif presiden, namun kalau diberikan amanah dan kepercayaan, dirinya siap mengembannya.
Menurut Iwan Ratman, beban tugas dan tanggung jawab Kementerian ESDM ke depan sangat berat karena tidak hanya memiliki kemampuan teknik dan pengetahuan di bidangnya dan berpengalaman panjang di dunia migas dari hulu hingga hilir. Tapi juga dibutuhkan sosok yang punya hubungan dan spektrum luas di dunia internasional.
"Yang jelas, kalau diberikan amanah, saya akan melakukan tujuh program Revolusi Energi Indonesia agar bangsa ini terhindar dari krisis energi dan berdaulat di bidang energi," katanya.
Konsep ini sejalan dengan ajaran Trisakti Bung Karno untuk menciptakan Bangsa Indonesia berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya.
Ia menjelaskan, ketujuh program revolusi energi yang diusung. Pertama, solusi tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi pada awal pemerintahan serta program pengurangan konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap dan konsisten.
Kedua, program pengembangan energi baru dan terbarukan guna mencapai proporsi 17 persen dalam bauran energi. Ketiga, program peningkatan produksi migas nasional. Keempat, program pemberantasan mafia migas.
Kelima, program menjadikan Pertamina menjadi world class energy company. Keenam, program penyediaan tenaga listrik nasional. Ketujuh, program peningkatan nilai tambah industri pertambangan.
Ketujuh program tersebut harus menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi-JK dalam rangka menciptakan kedaulatan energi sehingga Indonesia tidak lagi tergantung kepada asing dan mampu berdikari menjadi bangsa yang mandiri.
"Apalagi 30 persen kontribusi sektor energi dan migas merupakan salah satu andalan pemerintah dalam APBN," ujarnya. (*)
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2014
