"Kami ingin cepat (jalin musyawarah) meskipun sudah diadakan empat kali Sidang Paripurna, namun kami tidak berhenti untuk melaksanakan koordinasi setiap saat," kata Agus di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Agus mengatakan tidak perlu ada fasilitator untuk menengahi dualisme palemen, namun yang penting ada koordinasi secepatnya.
Dia mencontohkan kejadian dualisme kepemimpinan di parlemen pernah terjadi pada 2004, namun saat itu bisa diselesaikan dengan koordinasi yang baik antara dua belah pihak.
"Pada tahun 2004, situasi Partai Demokrat tidak seperti saat ini, namun kami melakukan koordinasi. Hasilnya pimpinan Alat Kelengkapan Dewan bisa berganti dengan koordinasi yang kami lakukan," ujarnya.
Agus menegaskan, pimpinan DPR siap setiap saat untuk duduk bersama dalam menyelesaikan dualisme kepemimpinan di parlemen.
Dia menilai tidak ada istilah DPR tandingan sehingga DPR yang sah adalah yang dibentuk dengan landasan hukum yang ada yaitu Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan tata tertib parlemen.
Oleh karena itu, menurut dia, apabila ada DPR lain maka itu bukan lembaga legislatif.
"Kami sebut DPR itu yang dibentuk dengan landasan hukum yang ada yaitu seluruh peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPR," tegasnya.
Selain itu menurut Agus, rapat pengganti Bamus yang diadakan Senin (3/11) siang sengaja dipilih nama tersebut agar seluruh anggota DPR hadir karena apabila namanya rapat Bamus maka yang hadir hanya anggota parlemen yang telah mengisi komisi-komisi.
Agus mengatakan rapat pengganti bamus itu sengaja dilakukan agar semua anggota DPR dapat hadir.
"Rapat nanti siang (rapat pengganti Bamus) tidak dilaksanakan dengan nama rapat Bamus karena nanti yang datang sudah terbentuk (anggota komisi)," ujarnya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2014
