"Saat ini kita melakukan moratorium, PNS yang ada saja sudah menuai kritik yang begitu banyak dari masyarakat, jadi untuk sementara penerimaan dihentikan , kata dia, di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan, moratorium PNS itu kebijakan nasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta mendorong produktifitas aparatur negara yang sudah ada.
"Selain itu ini juga untuk membuat birokrasi yang ramping dan berdaya guna agar cepat merespon persoalan publik yang ada serta efisiensi biaya," kata dia.
Ia menyebutkan sering menerima laporan dari masyarakat ada PNS yang jam kerja sudah dimulai tapi masih banyak yang membaca koran, jam kerja belum selesai sudah banyak yang berkeliaran di mal.
"Oleh sebab itu mari kita efektifkan PNS yang sudah ada terlebih dahulu kemudian lakukan audit organisasi perlu untuk melihat tingkat kebutuhan pegawai," kata dia.
Ia menginginkan seluruh kinerja aparatur pemerintah benar-benar produktif untuk melayani masyarakat dengan maksimal.
Politisi Partai Hanura itu juga mengeluhkan masih banyak mendapat laporan birokrasi saat ini kurang melayani, tidak ramah, dan berbelit-belit, sehingga menyebabkan iklim investasi tidak kondusif.
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2014
