Sidoarjo (ANTARA News) - Sekitar 10 petugas BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)mendatangi Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin, untuk melakukan audit pengunaan dana penanggulangan luapan lumpur Lapindo Brantas Inc. yang berasal dari sejumlah pihak.
BPK bukan hanya memeriksa pengunaan dana yang berasal dari pemerintah pusat, namun juga pengucuran keuangan yang dikeluarkan oleh PT Lapindo sendiri.
Kedatangan tim audit yang diterima langsung Bupati Win Hendrarso dan Wabup Saiful Illah berlangsung secara tertutup. Namun, sejumlah sumber menegaskan, kedatangan BPK itu untuk mengaudit semua intansi atau lembaga yang menerima kucuran dan penggunaan dana.
Sebastian Ja`far, External Relation PT Lapindo Brantas seusai pertemuan mengakui bakal ada pemeriksaan tersebut. Ia menyatakan pemeriksaan tersebut sebagai hal yang wajar.
"Pemeriksaan yang dilakukan BPK itu normal saja. Pertemuan tadi lebih bersifat rapat pembukaan, menjelaskan apa yang akan mereka lakukan dan menjelaskan struktur organisasi mereka," jelasnya.
Menurut dia, penggunaan dana itu akan diaudit oleh BPK karena masalah lumpur bukan lagi menjadi persoalan lokal, tapi sudah nasional, bahkan internasional.
"Yang saya tangkap, permasalahan lumpur bukan lagi jadi masalah lokal, tapi nasional bahkan internasional. Wajar kalau semua institusi pemerintah ikut perhatian terhadap masalah ini," ujarnya.
Ia mengemukakan, dalam pemeriksaan akan dibagi dalam tiga tim, yakni untuk mengetahui kegiatan yang sudah dikerjakan, kegiatan yang sekarang sedang dikerjakan dan kegiatan yang akan dikerjakan nanti.
"Jadi yang dilihat tidak hanya pemeriksaan masalah keuangan, tapi secara keseluruhan melihat permasalahannya seperti apa, bukan murni keuangan," katanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Permukiman Pemkab Sidoarjo, Ir Sulaksono juga mengakui adanya audit atas keuangan dana yang dipakai sebagai penanganan bencana lumpur.
"Setahu saya, yang akan diaudit itu adalah semua pihak yang pernah menerima bantuan dana yang digunakan untuk penanganan lumpur," tegasnya.
Seusai pertemuan, tim BPK tidak ada yang mau memberikan konfirmasi. Mereka terlihat cepat-cepat pergi meninggalkan ruang rapat. Salah satu anggota BPK yang dicegat enggan memberikan komentar. "Belum kok, ini masih koordinasi," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
