Jakarta (ANTARA News) - Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Antonius Kosasih menilai kenaikan harga BBM bersubsidi yang direncanakan pemerintah pada November, tidak berpengaruh terhadap harga tiket bus Transjakarta.

"Harga tiket Transjakarta ditentukan gubernur DKI, selama dari gubernur DKI tidak ada kenaikan, ya harganya akan tetap," kata Antonius Kosasih, di Jakarta, Jumat.

Kosasih mengatakan usai dialog yang bertajuk "Saatnya Pemerintah Mendengar Publik untuk Pembangunan Infrastruktur Transportasi" di Jakarta, Jumat, bahwa saat ini tiket Transjakarta masih disubsidi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp10 ribu per tiket. Sementara satu tiket yang dijual kepada masyarakat Rp3.500.

"Kita masih didukung anggaran PSO (public service obligation), karena kalau tidak dibantu harga Rp3.500 itu tidak akan mungkin break even point (balik modal)," jelasnya.

Ia menambahkan Pemprov DKI melakukan subsidi agar mobilitas masyarakatnya meningkat, sehingga berpengaruh terhadap kenaikkan pertumbuhan ekonomi.

"Kita beruntung punya pemprov yang banyak anggarannya, untuk memberikan subsidi kepada penumpang, kalau pertumbuhan ekonomi naik, khan mereka (pemrov) akan mendapatkan kembali dari perputaran daerah," jelasnya.

Namun, terkait biaya operasional, Kosasih mengaku hal itu berpengaruh terhadap biaya operasional, namun tidak signifikan karena sebagian besar angkutannya berbahan bakar gas (BBG).

"Sedikit sekali yang pakai BBM, jadi dampaknya tidak sesignifikan itu," katanya.

Ia menyebutkan saat ini jumlah armada jumlah bus yang ada sebanyak 793 unit, di antaranya 118 bus single solar, 417 bus single CNG dan 258 bus articulated CNG, namun hanya 430 bus yang siap guna operasi.

Pada 2015 mendatang, dia mengatakan, akan membeli 70 unit bus tingkat yang akan dioperasikan di kawasan ERP (jalan berbayar elektronik) serta pembelian 234 unit bus articulated (gandeng) sebagai penambah armada reguler.

Ada pun kekurangannya, lanjut dia, akan disediakan oleh investor atau operator di mana Transjakarta sendiri membayar sekian rupiah per kilometernya.

"Tidak mungkin pakai skema setoran. Kenapa sekarang kendaraan enggak mau jalan kalau kosong penumpang, karena dia tidak akan dapat uang. Kalau sistemnya dibayar per kilometer, pasti dia mau jalan," katanya.

Namun, dia mengatakan masih dilakukan studi untuk skema tersebut dan rencananya akan diterapkan pada 2015.

Ia mengatakan program kerja jangka panjang lainnya, yakni bisa mengangkut satu juta penumpang per hari dengan pengadaan 1.289 bus pada 2017 mendatang.

(J010)

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2014