Jakarta (ANTARA News) - Evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan implementasi ideologi Pancasila dalam kebijakan maupun praktek kenegaraan mendapat porsi terbesar dalam penyusunan peryataan politik Partai Golkar.
"Inilah kondisi obyektif dan mendapat perhatian sangat serius dari seluruh peserta Rapimnas Partai Golkar 2006," kata Koordinator Bidang Penyataan Politik Rapimnas II Partai Golkar, Theo L Sambuaga di Jakarta, Selasa di sela-sela Rapimnas itu.
Evaluasi kinerja pemerintahan, menjadi fokus perhatian sebagian besar DPD, karena berkaitan erat dengan pengambilan posisi partai pemenang pemilu tersebut, apakah tetap sebagai pendukung atau yang lainnya.
"Yang mengkristal memang baru sebuah sikap untuk selalu mengkritisi kinerja pemerintah secara obyektif, proporsional, dan profesional," kata Theo didampingi Wakil Koordinator Tim Penyusun Pernyataan Politik Tadjudin Noorsaid.
Mengenai implementasi ideologi Pancasila, menurut Theo yang didukung seluruh peserta Rapimnas sudah merupakan harga mati partai.
"Ini membuktikan Partai Golkar sebagai partai berwawasan kebangsaan yang menghendaki segala kebijakan dan praktek kenegaraan harus mampu menerjemahkan ideologi tersebut. Golkar akan tampil melawan kebijakan yang melenceng dari prinsip-prinsip itu," tegasnya.
Sementara itu Tadjudin Noorsaid mengangkat problematik ekonomi kapitalis yang telah merasuk perekonomian negara.
Karena itu, pernyataan politik kali ini, juga akan mengkritisi kebijakan-kebijakan perekonomian yang tidak prorakyat, terutama kebijakan di bidang perbankan yang lebih mementingkan konglomerasi ekonomi," kata Tadjudin.
Sidang pernyataan politik sore ini, mendadak "diskors" karena tiba-tiba ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla masuk ruangan, meskipun sebelumnya tidak terjadwal.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
