Ia menjelaskan, pola "Sinterklas" yang dimaksud adalah pemberian hadiah atau bantuan-bantuan dengan model yang tersentralisasi dan tidak diikuti pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Karenanya, Iqbal mengaku jika pemerintah tetap memakai pola sama, jelas menunjukkan tidak ada upaya lain kecuali memberikan harapan semu kepada masyarakat.
"Jelas ini model sinterklas, kalau mau memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya warga miskin itu, harusnya berjamaah. Jangan hanya pemerintah pusat yang melakukan tetapi pemerintah daerah juga," katanya, di Makassar, Minggu.
Pewarta: Muh Hasanuddin
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2014