Jakarta (ANTARA News) - Partai Golongan Karya (Golkar) akhirnya mengukuhkan diri sebagai partai mitra pemerintah yang kritis, obyektif, proporsional serta terus mengevaluasi dan mengawal kebijakan pemerintah.
Selain mengukuhkan posisinya sebagai mitra pemerintah, Partai Golkar juga mendukung upaya peningkatan kinerja pemerintah, demikian butir-butir pernyataan politik hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Golkar yang diterima ANTARA, di Jakarta, Kamis.
Dalam 17 butir pernyataan politiknya itu, Golkar mengukuhkan komitmennya pada ideologi nasional Pancasila, UUD 1945, NKRI serta menegaskan konsistensinya pada platform kebangsaan. Oleh karena itu, Golkar mendesak segenap penyelengggara negara maupun komponen bangsa untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap Pancasila.
Golkar mendukung pemerintah untuk mewujudkan upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, mencegah gerakan separatisme serta mengatasi konflik horizontal dengan pendekatan peningkatan kesejahteraan, penghormatan HAM dan penegakkan rasa keadilan.
Tidak itu saja, Golkar juga meminta lembaga-lembaga negara mengoptimalkan fungsi dan perannya berdasarkan konstitusi dengan integritas, idealisme profesionlisme, efektivitas, efisiensi dengan mengutamakan kepentingan publik bagi pencapaian tujun nasional.
Partai berlambang Pohon Beringin itu juga mendesak pemerintah segera melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh berdasar prinsip "good governance" sehingga tercipta birokrasi yang profesional, produktif dan efisien dalam pelayanan publik.
Golkar mengajak pemerintah dan komponen bangsa, khususnya Parpol, untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan menciptakan rekruitmen kepemimpinan nasional yang berkualitas serta menyederhanakan dan mengefisienkan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif dan pelaksanaan Pilpres serta Pilkada secara serentak.
Secara khusus, Golkar meminta pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki sistem serta aturan pelaksanaan Pilkada sebagai wujud demokratisasi, dan menyelesaikan kasus Pilkada seperti konflik politik di Lampung.
Partai mayoritas itu menghargai langkah positif pemerintah dalam pemberantasan KKN, mendukung komitmen nasional untuk mendorong pemerintah meningkatkan penghormatan dan penegakkan HAM serta menyelesaikan seluruh kasus HAM secara konsisten melalui rekonsiliasi.
Dalam pernyataan politiknya, Golkar juga mendesak pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, meningkatkan daya saing global serta mengupayakan penjadwalan ulang pemotongan atau bahkan penghapusan utang luar negeri.
Dalam masalah energi, Partai berlambang pohon beringin itu mendesak pemerintah menerapkan kebijakan diversifikasi energi melalui subtitusi BBM ke gas, batubara dan sebagainya.
Golkar juga mendesak pemerintah melakukan reformasi kebijakan BUMN berdasarkan prinsip transparansi profesional, akuntabilitas dan bebas dari kepentingan sempit sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomis, sekaligus menjadi lokomotif perekonomian.
Golkar juga mendukung penyelamatan lingkungan hidup, pemberantasan segala bentuk kegiatan ilegal, menghargai upaya pemerintah memerangi terorisme dan mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan terorisme musuh bersama.
Partai berlambang pohon beringin itu juga mendesak pemerintah melaksanakan politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan bagi kepentingan pembangunan nasional secara menyuluruh.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
