"Harus fleksibel mana yang boleh rapat di hotel mana yang tidak. Karena kalau terlalu kaku juga akan merugikan pihak hotel, ini harus dikoreksi, jika tidak akan berdampak pada PHK dan pengangguran akan bertambah," kata Fadli Zon dalam reses bersama anggota PHRI di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa malam.
Fadli mengatakan, ia akan meminta Komisi II untuk mengakaji kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar tidak merugikan sektor lainnya.
Menurut Politisi Partai Gerindra tersebut, Surat Edaran Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melarang kegiatan rapat di hotel bagi pegawai pemerintahan sebagai suatu hal yang baik.
"Hanya saja, jangan sampai maksudnya baik malah merugikan sektor lain. Ini harus dikaji, rapat yang bagaimana yang dilarang di hotel dan mana yang bisa dilaksanakan di gedung pemerintahan," katanya.
Fadli mengatakan, pemerintah bertujuan untuk melakukan penghematan anggaran dan menerapkan pola kesederhanaan. Meski telah memiliki gedung pertemuan atau aula, tetapi tidak dilengkapi dengan fasilitas penginapan.
Kondisi demikian lanjut Fadli, membuat pemerintah harus melakukan renovasi dan perawatan agar gedung-gedung milik pemerintah dapat dimaksimalkan sebagai tempat kegiatan rapat.
"Justru biaya renovasi dan perawatan akan lebih besar dari biaya kegiatan di hotel, jadi jangan sampai kebijakan ini menjadi disinsentif," katanya.
Pewarta: Laily Rahmawati
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2014
