Bogor (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para pemimpin daerah untuk menghentikan konversi dan alih fungsi lahan pertanian produktif melalui perencanaan tata ruang wilayah yang tepat.
"Dengan cara itu kemampuan produksi pangan nasional dapat kita jaga. Prioritaskan pembangunan di daerah saudara pada pembangunan pertanian dan pedesaan serta penduduk miskin dan rawan pangan," kata presiden dalam pentutupan konferensi Dewan Ketahanan Pangan di Istana Bogor, Selasa.
Presiden pada kesempatan itu mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota untuk mulai membangun stok pangan di daerah masing-masing terutama di daerah yang benar-benar rawan pangan.
"Kita perlu benar-benar antisipasi kejadian-kejadian rawan pangan jika terjadi bencana alam atau gagal panen. Kita tidak boleh lengah," katanya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) propinsi menyampaikan hasil konferensi DKP yang antara lain menyadari sepenuhnya bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi juga tanggungjawab pemerintah propinsi di wilayah masing-masing.
Konferensi DKP menyepakati antara lain, memperkuat upaya penurunan tingkat kelaparan dan kemiskinan sekurang-kurangnya satu persen per tahun, meneguhkan dan memantapkan upaya-upaya diversikasi konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
Kemudian melaksanakan pengamatan dini kerawanan pangan serta mengembangkan cadangan pangan daerah, menjaga ketersediaan pangan, dan mengembangkan desa mandiri pangan.
Presiden Yudhoyono menilai target penurunan satu persen per tahun tingkat kelaparan dan kemiskinan adalah hal yang tidak mudah karena berbagai kendala seperti sempitnya penguasaan lahan petani dan keterbatasan jaringan irigasi serta teknologi pertanian yang rendah.
"Sebagian besar petani kita masih mengolah lahan dengan cara tradisional sehingga hasil yang diperoleh masih jauh dari yang diharapkan," katanya.
Dalam mengatasi masalah lahan, lanjutnya, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memanfaatkan sekitar 9 juta hektar lahan tidur di daerah agar dimanfaatkan petani.
Ketahanan pangan nasional, lanjutnya, baru terwujud jika terjadi perluasan lahan dari yang ada sekarang. Intensifikasi memang penting, tetapi ekstensifikasi yang terukur tepat dan rasional juga diperlukan.
"Perluasan lahan pertanian tidaklah sebanding dengan pertambahan kebutuhan pangan, bahkan di berbagai daerah lahan petani sudah berubah fungsi untuk kegiatan-kegiatan lain," katanya.
Hadir dalam acara itu Mentan Anton Apriyantono, Menko Perekonomian Boediono dan sejumlah pejabat daerah yang menerima penghargaan ketahanan pangan.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
