"Jujur saya katakan, PLUT sementara tidak dilanjutkan, karena PLUT tidak tepat sasaran, bangunan ada tapi tidak berfungsi," katanya pada acara peresmian PLUT Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Selasa.
Kementerian Koperasi dan UKM pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menginisiasi pembentukan PLUT di seluruh provinsi sebagai sarana layanan komprehensif bagi pengembangan usaha pelaku koperasi dan UMKM.
Dalam rencananya, ada tujuh jenis layanan yang diberikan oleh pengelola PLUT, yakni konsultasi bisnis, pendampingan atau monitoring bisnis, fasilitasi akses pembiayaan, pemasaran dan promosi, pelatihan bisnis, jaringan, dan pustaka wirausaha.
Kementerian Koperasi dan UKM, kata Puspayoga, menghentikan sementara program pembangunan gedung PLUT karena ingin fokus pada program yang bersifat kebijakan.
"Ke depan Kementerian Koperasi dan UKM akan saya arahkan ke program yang bersifat kebijakan, kalau teknis diserahkan ke provinsi dan kabupaten dengan catatan dikoordinasikan, jangan sampai program yang dibangun provinsi tidak dibutuhkan provinsi," ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya akan terus bekerja sama dengan pemerintah provinsi, sehingga program unggulan provinsi selaras dengan kabupaten dan pemerintah pusat.
Dalam menyelaraskan program unggulan di bidang koperasi dan UKM, lanjut Puspayoga, pihaknya akan mengundang seluruh kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi minimal dua kali dalam setahun, di luar rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi program, sehingga apa yang direncanakan terfokus dan terarah serta tidak tumpang tindih.
Upaya mendorong daerah untuk menjalankan program teknis juga untuk meminimalisir program pembangunan fisik yang tidak tepat sasaran.
"Saya sudah cek beberapa daerah, ada bangunan sudah bocor padahal baru dibangun, barang yang dipamerkan juga tidak ada. Itu tidak boleh terjadi, makanya perlu koordinasi yang kuat. Untuk itu, saya ingin mengundang kepala dinas minimal dua kali dalam setahun," ucapnya.
Menteri Koperasi dan UKM juga menginginkan dana APBN langsung didekonsentrasikan ke provinsi dengan catatan ada koordinasi dengan gubernur dan Dinas Koperasi.
"Apa dana-dana yang bisa didekonkan itu kita koordinasikan, baru langsung diserahkan kepada gubernur untuk melakukan program, jangan sampai Kementerian Koperasi dan UKM kebanyakan melakukan program teknis," kata Puspayoga.
Pewarta: Awaludin
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2014
