Jakarta (ANTARA News) - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman D. Hadad mengusulkan revitalisasi asuransi kredit dan penjaminan kredit sehingga fungsi intermediasi perbankan dapat lebih berjalan dengan baik.
"Perbankan enggan menyalurkan kredit karena kekhawatiran akan resiko kredit yang besar apalagi kalau tidak diback up dengan ketrampilan manajemen resiko yang baik dan infrastruktur pendukung yang baik," kata Muliaman dalam rapat Komisi XI DPR dalam rangka fit and proper test calon Deputi Gubernur BI di Jakarta, Senin.
Menurut dia, kekhawatiran akan resiko dalam jangka panjang bisa ditangani dengan berbagai konsep dan kebijakan, namun untuk jangka pendek ada jalan keluar yang bisa ditempuh yaitu revitalisasi asuransi kredit dan penjaminan kredit.
"Salah satu yang saya usulkan adalah merevitalisasi program asuransi kredit yang saya kira ini menjadi penting. Sebelum reformasi atau krisis kita alami, saya kira industri asuransi kredit dan program penjaminan berjalan dengan baik sehingga kekhawatiran resiko kredit bisa ditanggulangi," kata Muliaman dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR, Awal Kusumah.
Menurut dia, program seperti itu tidak hanya berjalan di Indonesia, tetapi juga berjalan di negara-negara lain termasuk negara maju.
"Artinya ada komitmen yang sangat kuat dari bank sentral dan dari pemerintah untuk ikut menjamin atau membuat skema yang membuat resiko kredit bisa tergeser dengan baik," kata Muliaman yang saat ini menjabat Direktur Direktorat Pengaturan dan Penelitian Perbankan (DPNP) BI.
Saat ini, lanjut Muliaman, sebenarnya kita memiliki BUMN yang bergerak di bidang asuransi kredit namun perlu dilihat lagi agar bisa berperan lebih besar dalam penanganan resiko kredit.
Muliaman juga menyebutkan, pihaknya membuat pilot proyek di beberapa propinsi dan kabupaten seperti di Sulawesi Utara di Kabupaten Sangir Talaud dan di Jawa Timur di Madura.
"Melalui pilot proyek itu terbukti bahwa penjaminan kredit bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak perlu oleh pemerintah pusat, dengan cara dana yang selama ini dimiliki oleh pemda dijadikan semacam jaminan kredit kepada UKM," katanya.
Menurut dia, kredit bermasalah UKM sangat kecil, sehingga Pemda tidak perlu khawatir akan kehilangan dana itu tetapi justru sebaliknya Pemda mendapatkan imbalan dari skema itu.
Muliaman akan bersaing dengan Budi Mulya yang saat ini menjabat Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI, untuk menggantikan posisi Maman Soemantri yang akan habis masa jabatannya.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
