Jakarta (ANTARA News) - Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan bahwa yang harus menjadi prioritas dalam penanganan bencana luapan lumpur Lapindo adalah relokasi atau pemindahan penduduk yang menjadi korban ke kawasan baru, baik di dalam maupun di luar kawasan Sidoarjo, Jawa Timur.
"Apabila kita benar-benar bersimpati pada penduduk di daerah itu maka jelas bahwa pemindahan penduduk ke kawasan baru di dalam maupun di luar daerah Sidoarjo sangatlah diperlukan," kata Gus Dur kepada wartawan di gedung PBNU, Jakarta, Senin.
Oleh karena itu, tambah Ketua Umum Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, dalam rangka pemindahan penduduk itu maka perlu dipersiapkan pemukiman maupun penyediaan berbagai sarana lain, termasuk penyediaan lapangan kerja. Pembiayaannya dibebankan pada PT Lapindo.
Gus Dur sendiri berpendapat bahwa saat ini sudah tidak penting lagi untuk melakukan segala macam upaya guna menghentikan semburan lumpur, apalagi saling salah-menyalahkan. Yang terpenting, katanya, adalah memikirkan masa depan para korban.
"Marilah kita hentikan berbagai macam polemik tentang siapa yang bersalah atau hal-hal lain dan mempersiapkan kawasan baru itu," kata Gus Dur.
Menyadari tidak semua warga yang menjadi korban mau direlokasi, Gus Dur mengajak para tokoh masyarakat dan agama untuk turut meyakinkan penduduk bahwa langkah itu sangat perlu dilakukan. "Saya tahu ini tidak populer, tapi kita perlu melakukannya," katanya.
Kepada Aburizal Bakrie dan PT Lapindo Brantas Inc, Gus Dur, mengingatkan agar mereka tetap bertanggungjawab, bahkan persoalan itu harus diselesaikan secara hukum.
Menyangkut penjualan PT Lapindo ke Freehold Group Limited, Gus Dur menyebut hal itu sebagai upaya melarikan diri dari tanggungjawab. Dikatakannya, bagaimanapun warga harus menerima kompensasi dan tetap terjaga hak-haknya.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
