"Walau belum terlihat hubungan signifikan antara kisruh dua lembaga tinggi negara itu terhadap anjloknya perekonomian nasional, namun perseteruan itu bisa memberi kesan belum ada kepastian hukum di Tanah Air. Para pelaku bisnis akan was-was dengan kondisi itu," katanya, di Mataram, NTB, Senin.
Dalam momentum ini Presiden Jokowi harus tegas dan membuktikan bahwa janji memberantas korupsi bukan hanya slogan kampanye semata.
Seperti diketahui, kata Firmansyah, korupsi dalam urusan bisnis adalah bagian dari biaya tinggi bagi perusahaan.
"Biaya transaksi melakukan bisnis menjadi membengkak dengan korupsi, sehingga suatu produk tidak kompetitif lagi," ujarnya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus menunjukkan ketegasan dan keseriusan dalam memberantas korupsi. Apalagi pada 2015 mulai berlaku Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Pewarta: Awaludin
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2015
