Jakarta (ANTARA News) - Usulan Pemerintah Republik Indonesia untuk turut berperan serta dalam penyelesaian konflik di Irak bukan berarti RI akan menggantikan peran Amerika Serikat (AS).
Pernyataan itu dikemukakan oleh Jurubicara Departemen Luar Negeri (Deplu-RI) Desra Percaya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
"Itu adalah bagian dari kontribusi dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Pemerintah RI menyampaikan usulan namun itu bukan berarti Indonesia akan menggantikan peran AS," kata Desra.
Dalam pertemuannya dengan Presiden George W. Bush di Bogor, 20 November lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan usulan guna mengatasi konflik Irak.
Kepada Bush, Yudhoyono mengusulkan tiga solusi dalam penyelesaian kasus Irak, yakni melakukan rekonsiliasi nasional di Irak, melibatkan pasukan keamanan PBB yang kedatangannya disesuaikan dengan jadwal penarikan pasukan AS dan sekutunya di Irak, serta melibatkan masyarakat internasional untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi di Irak.
"Posisi Indonesia tetap seperti ketika AS memutuskan untuk menyerang Irak, Indonesia tidak menyetujui serangan itu," kata Jubir Deplu-RI.
Namun, lanjut dia, saat ini Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pun telah mengatakan bahwa situasi di Irak hampir mendekati perang sipil dimana korban sipil berjatuhan setiap harinya.
"Apakah kita akan masih memperdebatkan sah atau tidaknya kependudukan AS? Apa kita bisa berdiam diri dengan korban sipil yang berjatuhan tanpa melakukan sesuatu," katanya.
Jubir Deplu-RI menjelaskan usulan yang dikemukakan oleh Presiden Yudhoyono masih merupakan suatu wacana.
Pada kesmepatan itu, sekalipun tidak menyebutkan berapa negara yang telah mendukung usulan itu, tapi Desra mengatakan bahwa sejumlah negara telah menyambut baik usulan penarikan diri pasukan AS untuk digantikan dengan pasukan perdamaian negara Islam moderat.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2006
