Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang membidangi pembangunan, Mohammad Sanusi, menilai banjir yang menggenangi DKI Jakarta sejak Senin (9/2) akibat kesalahan urus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatur dataran banjir.

"Banjir yang terjadi sejak Senin 100 persen kesalahan Pemda, bukan pemerintah pusat. Menurut saya ada mismanagement yang dilakukan Pemda, ," kata Sanusi di Jakarta, Rabu

Ia melanjutkan, "Pemda kurang prepare (siap) akan adanya banjir yang disebabkan intensitas curah hujan yang tinggi. Seperti kita tahu, kemarin kita banyak konsetrasi ke revitalisasi pinggiran sungai, bikin seat pail, lakukan penggusuran dan lain-lain. Jadi intinya, banjir yang terjadi kali ini adalah pukulan dan ajang koreksi bagi DKI supaya juga konsentrasi pada penanganan banjir akibat curah hujan tinggi, selain revitalisasi."

Sanusi mengatakan salah satu bentuk penananganan banjir akibat tingginya intensitas curah hujan adalah dengan cara memperbaiki sistem drainase di Jakarta.

Ia mengatakan, banjir kali ini berbeda dengan tahun 2014. "Tahun 2014 disebabkan air yang meluap karena (Bendung) Katulampa sudah melewati ambang batas. Tapi sekarang, Manggarai masih di bawah, Waduk Pluit masih di bawah airnya. Lalu, kenapa Thamrin-Sudirman sudah banjir? Padahal dari jaman baheula, dari tahun 70-an drainase yang direvitalisasi cuma Sudirman-Thamrin, lalu kenapa masih tergenang? Karena drainase yang buruk," katanya.

Menurut Sanusi, Pemprov DKI Jakarta harus mulai fokus memperbaiki saluran-saluran drainase tersier yang terdapat di jalan-jalan, selain terus melakukan revitalisasi sungai.

"Saluran tersier kita sudah lebih rendah dari saluran penghubungnya sehingga butuh pompa. Itu yang kita tidak persiapkan," katanya.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2015