"Jadi jangan karena Jakarta banjir, terus Jawa Barat yang disalahin. Jangan cari kambing hitam ya, enggak boleh," kata Deddy Mizwar usai melakukan rapat Citarum Bestari di Gedung Sate Bandung, Rabu.
Ia menuturkan penyelesaian banjir di Ibu Kota Jakarta memerlukan kerjasama dan komitmen dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat ataupun daerah terkait.
Deddy berpendapat banjir di DKI Jakarta masih menjadi masalah dan sulit ditangani sehingga dibutuhkan sebuah Peraturan Presiden (Perpres) yang khusus menangani banjir di sana.
"Menurut saya akan lebih efektif dengan Perpres, karena ini bicara menyelamatkan ibukota negara," ujar dia.
Ia mengatakan pembentukan Perpres ini sesuai dengan pernyataan Joko Widodo saat dirinya mencalonkan diri menjadi Presiden pada Pemilu 2014.
"Ketika itu Pak Jokowi menyatakan bahwa banjir di DKI Jakarta akan lebih cepat terselesaikan jika beliau menjadi Presiden," kata dia.
Tentang bentuk dan teknis dari perpres tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.
Pemprov Jabar sendiri, lanjut dia, telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah banjir Jakarta.
"Salah satunya melalui penandatanganan kesepakatan Katulampa pada Januari 2014 itu disepakati oleh Pak Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Bupati Bogor," katanya.
Akan tetapi, kata dia, dalam tataran pelaksanaan kesepakatan tersebut dinilai belum maksimal sehingga membuat komitmen dan konsitensi dari berbagai pihak dipertanyakan.
"Selama ini, teken sana sini tapi ngga dikerjain, rapat mulu," kata dia.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2015
