Jakarta (ANTARA News) - PT Bank Negara Indonesia Tbk mengusulkan privatisasi saham perseroan sebesar 40 persen pada 2007 dengan target perolehan pemerintah antara Rp7,3 triliun hingga Rp12,6 triliun.
Hal itu terungkap dalam dokumen Rapat Dengar Pendapat Panja Privatisasi DPR, di Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Selasa.
Selain BNI, Panja Privatisasi tersebut juga menghadirkan direksi tiga BUMN lainnya, yaitu PT Bank BTN, PT Jasa Marga, PT Wijaya Karya.
Disebutkan, pola privatisasi diusulkan dua cara yaitu, penerbitan saham baru (right issue) dan "secondary offering".
Asumsi saham yang akan diprivatisasi sebesar 40 persen itu sama setara dengan 5.312.674.960 lembar saham, dengan rincian 15 persen melalui pola right issue, dan 25 persen melalui "secondary offering".
Disebutkan, dengan right issue maupun secondary offering maka saham pemerintah di BNI akan terdilusi.
Dengan metode perbandingan itu, dan asumsi harga saham BNI sekitar Rp1.400-Rp2.200 per lembar, atau nilai buku (PBV) 1,4 kali - 2,4 kali, maka nilai yang akan diterima pemerintah dari hasil privatisasi bisa mencapai Rp7,3 triliun hingga Rp12,6 triliun.
Usai RDP tersebut, Dirut PT BNI Sigit Pramono enggan berkomentar.
"Mereka (Panja Privatisasi--red) akan merekomendasi usulan itu. Belum dikomentari apapun, kita hanya menyampaikan saja," kata Sigit.
Sementara anggota Panja Privatisasi yang juga anggota DPR, Max Moein mengatakan, usulan privatisasi saham 40 persen terlalu tinggi. "Idealnya antara 20-30 persen," kata Max.
Pemerintah mengisyaratkan akan melakukan penerbitan saham baru (right issue) PT Bank BNI Tbk sebesar 10 hingga 15 persen di pasar modal, dari jumlah saham beredar saat ini yang hanya sebesar 0,89 persen.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2006
