Dalam aksinya mereka membawa serta keranda serta pocong yang bertuliskan Presiden Joko Widodo, dan beberapa di antaranya turut serta membawa bendera PDI Perjuangan. Aksi tersebut mereka tujukan ke pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru agar tidak mensukseskan segala kebijakan presiden yang menyengsarakan rakyat.
"Kami minta gubernur Riau dan walikota Pekanbaru mengakomodir serta membantu menyelesaikan keluh kesah kami terhadap pemerintahan Jokowi. Kami juga meminta kepada gubernur dan walikota agar tidak turut serta mensukseskan program pemerintahan Jokowi yang menyengsarakan rakyat kecil," kata Presiden Mahasiswa UIN Suska, Robi Rendra.
Mereka menilai beragam kebijakan presiden pasca 100 hari pemerintahan telah menyengsarakan rakyat, seperti membiarkan dua koalisi yang berseearangan sehingga mengancam kesatuan Indonesia.
Selanjutnya, mahasiswa juga menilai pemerintah pusat teralu mengintervensi partai politik melalui Kementerian Hukum dan HAM dengan menetapkan ketua umum PPP dan Golkar tanpa pertimbangan matang.
Para mahasiswa juga menyatakan permasalahan antara KPK dan Polri yang berlarut-larut adalah buntut dari ketidaktegasan Jokowi dalam mengambil sikap.
"Sehingga membuat para koruptor melenggang bebas karena ada kesalahan persepsi pelemahan KPK oleh Polri," lanjutnya Robi dalam orasinya.
Presiden juga dinilai gagal dalam mengontrol perekonomian Indonesia, setelah nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar terus melemah yang berakibat pada melonjaknya beragam harga sembako.
Setelah orasi selesai dilakukan, para mahasiswa melakukan upacara pencabutan mandat Presiden Jokowi dengan cara menurunkan bendera yang berada di halaman kantor Gubernur, namun aksi mereka dihalangi oleh kepolisian sehingga aksi tersebut gagal dilakukan.
Aksi BEM UIN Suska ini merupakan aksi yang kedua kalinya dalam sepekan terakhir, setelah sebelumnya mereka melakukan aksi di Kantor DPRD Riau pada Selasa (17/3).
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2015
