Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan jika Operasi Pasar (OP) pemerintah untuk menurunkan harga beras berlangsung lama maka bisa saja pemerintah akan melakukan impor beras lagi untuk kepentingan masyarakat.
"Jika Operasi pasar (OP) berlangsung lama maka perlu dihitung ulang (stok beras yang ada), bisa saja pemerintah impor beras lagi," kata Wapres M Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat menanggapi kenaikan harga beras di beberapa daerah saat ini.
Saat ini pemerintah melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga beras yang sempat naik.
Di sisi lain, sebelumnya pemerintah telah memutuskan adanya pelarangan impor beras hingga April mendatang. Namun menurut Wapres, larangan impor beras tersebut bisa saja dicabut.
"Larangan impor beras itu tidak mutlak, tergantung situasi, pertama jika stok beras nasional kurang dari satu juta ton dan kedua jika harga sudah diatas yang disepakati," kata Jusuf Kalla.
Impor beras tersebut, tambah Wapres, bisa dilakukan demi kepentingan masyarakat. Selama ini, tambahnya, memang ada yang tidak setuju jika dilakukan impor beras. Namun wapres menjelaskan bahwa kebijakan soal beras pemerintah selama ini tidak pernah berubah yakni meningkatkan produksi beras dan menjaga stok nasional sebesar satu juta ton guna memenuhi kebutuhan dalam negeri agar harga stabil.
"Saya sependapat juga bahwa masalah beras itu bisa menjadi isu sensitif. Ada yang tidak setuju impor beras, tetapi impor beras itu untuk kepentingan rakyat," kata Kalla.
Mengenai adanya kenaikan harga beras saat ini, Ia menilai bahwa naik tidaknya harga beras sangat dipengaruhi oleh dua hal yakni, pertama, akibat adanya pertambahan jumlah penduduk.
Saat ini, pertambahan jumlah penduduk Indonesia mencapai 1,5 persen per tahun sehingga dengan demikian diperlukan tambahan antara 400.000 ton sampai 450.000 ton beras per tahun.
"Kedua, adanya pola makan yang pada waktu-waktu tertentu kadang-kadang naik, kadang turun," kata Wapres.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2006
