Jakarta (ANTARA News) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta, Kamis, menilai keputusan mengimpor beras bukan solusi yang tepat untuk mengatasi kelangkaan beras nasional terutama dalam jangka menengah dan panjang.
Dalam siaran pers yang ditandatangani ketua umumnya Prabowo Subianato dan Sekjen Rachmat Pambudy, HKTI mengharapkan Menko Perekonomian Boediono, Perum Bulog, PT Syang Hyang Seri, Meneg BUMN, Menperin, Menteri Perdagangan maupun pabrik pupuk dapat mengelola dan mengendalikan sistem perberasan dengan baik.
"HKTI siap membantu dan mengambil peran yang konkret melalui identifikasi potensi lokasi serta daerah-daerah yang surplus beras untuk pengadaan dalam negeri yang bisa dimanfaatkan oleh Bulog," dalam siaran persnya.
Menurut HKTI, dengan demikian laporan surplus produksi beras yang sering disebutkan oleh Departemen Pertanian bisa dikelola dengan riil tidak hanya berdasarkan laporan sepihak.
HKTI juga meminta pemerintah bisa merumuskan kebijkan yang tepat agar dapat segera mempercepat distribusi kredit, pupuk dan benih bersubsisidi kepada para petani.
Disamping itu, HKTI berpendapat untuk meningkatkan produktifitas petani dan produk, pemerintah diharapkan bisa mengupayakan program konkret bagi rehabilitasi infrastruktur pertanian terutama irigasi, jalan desa serta infrastruktur teknologi inovasi pertanian.
Dalam point terakhirnya HKTI menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah melalui perberasan nasional seharusnya menempatkan kesejahteraan dan kepentingan petani sebagai salah satu tujuan utama pembangunan nasional.
500 Ribu Ton
Hari ini Wapres, telah memutuskan pemerintah bahwa hingsa bulan Maret sebelum masa panen raya tiba pemerintah akan mengimpor beras hingga 500 ribu ton guna memenuhi kekurangan stok pangan nasional dan menjaga stabilitas harga beras.
"Untuk menutup kekurangan stok beras (yang digunakan untuk Operasi Pasar dan Raskin) sampai bulan Maret 2007 pemerintah akan menimpor beras sekitar 500.000 ton," kata Wapres M Jusuf Kalla. Menurut Wapres, impor beras tersebut akan digunakan untuk menutup stok beras yang kosong karena digunakan untuk Operasi pasar dan pembagian beras miskin (Raskin).
Sebelumnya Wapres menjelaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan agar segera dilakukan operasi pasar yang lebih besar untuk mengembalikan harga besar ke kisaran Rp 4.000/kg.
Selain itu Presiden juga menginstruksikan segera mempercepat pembagian Raskin yang biasanya baru dilakukan pada akhir bulan januari, namun sekarang dipercepat pada akhir bulan Desember 2006.
"Kenapa pemerintah impor beras?, Karena pemerintah tak ingin menanggung risiko apa pun mengenai ketahanan pangan nasional," kata Wapres menjawab sendiri pertanyaannya.
Wapres menjelaskan stok beras nasional per bulan rata-rata berkurang anatara 200.000 s/d 250.000 ton karena digunakan untuk operasi pasar dan raskin. Karena itu untuk menutup kekurangannya mulai minggu ini pemerintah akan menimpor beras sebesar 200.000 ton.
"Impor beras ini tidak akan merugikan petani, karena pemerintah akan mengembalikan harga beras kepada harga pada bulan Nopember 2006 lalu dikisaran Rp 4000, per kilogram," kata Wapres.
Saat ini, tambah Wapres dengan harga beras yang melonjak tinggi maka para petani juga telah dirugikan karena mereka juga sudah ikut membeli beras. Sementara panen raya yang diperkirakan bulan Januari-Februari ternyata mundur sehingga Maret karena musim hujan yang juga mundur.
"Sekarang ini symtomnya jelas. Ada kekurangan beras, makanya harus kita tambah dan lakukan penurunan harga hingga ke level Rp4000, per kilogram," kata Wapres.
Wapres juga menjelaskan bahwa posisi Bulog saat ini tidak bisa membeli beras di masyarakat. Bulog hanya akan membeli gabah jika harganya turun sekitar Rp1.250 per kilogram gabah kering giling. Namun jika harga naik di atas itu maka Bulog tidak bisa membeli dan hal itu akan langsung diserap atau dibeli oleh masyarakat.
"Kalau harga diatas (Rp1.250) itu maka Bulog tak bisa beli karena kalau Bulog membeli maka harga akan melonjak naik. Bulog tak boleh masuk kalau harga tinggi. Tugas Bulog untuk menstabilkan harga," kata Wapres.
Karena itu saat ini harga beras sudah diatas Rp4.000/ kilogram , maka Bulog tidak bisa membeli lagi. Untuk menurunkan harga tersebut maka dilakukan Operasi Pasar, namun akibatnya stok pangan nasional menjadi berkurang.
Untuk impor beras kali ini, akan dilakukan oleh Bulog dengan menggunakan dana pinjaman dari perbankan. Menurut Wapres, Bulog saat ini bisa melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan beras tersebut.(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
