Yogyakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan kepada Bakornas PBP agar 600 ton beras jatah korban gempa DIY dibagikan kepada masyarakat sebagai pengganti operasi pasar (OP).
"Ini merupakan satu-satunya cara pemerintah untuk menstabilkan harga beras," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam acara panen raya padi dan penyerahan bantuan sarana/prasarana pertanian dan peternakan di Dusun Siangan, Triharjo, Pandak, Kabupaten Bantul, Sabtu.
Sebenarnya, kata Sultan, pemerintah memiliki dua pilihan sebagai pengganti OP. Selain jatah beras korban gempa digunakan sebagai pengganti OP, juga dengan cara membagikan beras untuk rakyat miskin (raskin). Tetapi raskin saat ini sudah habis dibagikan kepada warga.
Gubernur DIY pada kesempatan itu sempat bertanya kepada para petani, apakah kenaikan harga beras saat ini menguntungkan.
"Karena ada kemungkinan para pedagang yang mempermainkan harga beras dengan menggunakan sistem ijon atau tebas lahan petani," katanya.
Sementara itu Bupati Kabupaten Bantul Idham Samawi mengatakan, tahun ini dari lahan padi seluas 25.426 hektare (ha) hasil produksinya mencapai 175.670 ton gabah kering pungut atau rata-rata sekitar 7,2 ton gabah kering per ha.
"Apabila dikonversi menjadi beras setara dengan 99.670 ton. Produksi ini belum seperti yang diharapkan, karena Bantul dilanda gempa bumi pada 27 Mei lalu yang mempengaruhi penyerapan air di lahan sawah," katanya.
Tetapi jika dilihat dari kebutuhan beras Kabupaten Bantul sebanyak 72.000 ton per tahun, maka akan ada surplus 27.670 ton pada 2006.
Menyinggung kenaikan harga beras saat ini, Idham mengatakan belum menjadi masalah selama belum menembus Rp5.000 per kilogram.
Kabupaten Bantul masih memiliki sekitar 1.075 ha lahan sawah yang dalam waktu dekat akan dipanen, yakni di Kecamatan Pandak, Sewon, Jetis dan Imogiri. Diperkirakan hasil panen bisa mencapai 7.730 ton gabah atau setara 4.000 ton beras.
(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2006
