"Kami mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan program satu juta rumah ini," kata Direktur Utama Masgroup, Suwandi Tio melalui siaran pers di Jakarta, Rabu.
Dirinya optimis program ini akan berjalan maksimal jika semua pemangku bersinergi mengatasi kekurangan pasokan (backlog) rumah secara nasional.
Meski demikian dirinya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan adanya perubahan komposisi dalam aplikasi kebijakan uang muka satu persen.
Hal ini dikhawatirkan akan menghambat pembangunan awal yang harus direalisasikan pengembang.
Selaku pengembang, Suwandi berharap pemerintah dapat mengimbangi kebijakan tersebut dengan solusi yang tidak memberatkan.
"Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara konsumen dan produsen agar pasokan rumah untuk program ini tidak terganggu," katanya.
Bagaimanapun, kata dia, sebagai produsen, pengembang membutuhkan dana segar untuk memulai pembangunan rumah bagi MBR ini.
"Sinergi antara pemerintah, perbankan dan pengembang sangat penting untuk solusinya," katanya.
Pengembang tersebut menargetkan pembangunan 2.000 unit rumah bersubsidi pada tahun ini.
Sebagian besar proyek perumahan yang dikembangkan berlokasi di wilayah propinsi Banten. Pada awal tahun 2015 Masgroup meluncurkan Grand Sutera Rajeg, proyek perumahan subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di kawasan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten.
Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banten, Sobri Nurdin menyatakan pihaknya berkomitmen membangun hunian berimbang sejalan dengan program pemerintah.
Di Banten, kata dia, sebanyak 80 perusahaan yang aktif di asosiasi, seluruhnya sepakat menyukseskan program sejuta unit rumah.
(T.W004)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015
