"Pertama, soal Revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Kedua, penyerapan anggaran, dan pelambatan-pelambatan penyerapan anggaran itu karena kami (DPR) tidak mau disalahkan," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.
Agenda lain, katanya, dalam legislasi, peran pemerintah sangat diperlukan guna menyelesaikan RUU yang sudah diprioritaskan.
"Presiden menekan anak buahnya untuk mempercepat dan membantu DPR RI untuk pelaksanaan legislasi. Kami tergantung pada excekutif. Jangan sampai DPR RI disalahkan soal legislasi," ujarnya.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2015
