"Mau atau tidak mau, suka ataupun tidak suka, smelter harus dibangun di Timika. Tidak boleh bawa barang ini (konsentrat) ke daerah lain. Target kami 2017 harus sudah beroperasi. Tim sedang bekerja untuk merealisasikan rencana itu," kata Bupati Omaleng di Timika, Senin.
Bupati mengatakan, adanya riak-riak penolakan rencana pembangunan industri smelter di Timika hanya merupakan ulah sekelompok orang saja.
"Yang berteriak-berteriak itu hanya sekelompok kecil. Intinya seluruh masyarakat mendukung agar smelter dibangun di Timika," tegas Bupati Omaleng.
Ia mengaku sudah mengetahui siapa dalang di balik aksi sekelompok masyarakat, terutama dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) yang menyatakan menolak keras rencana pembangunan smelter di kawasan Pelabuhan Paumako, Distrik Mimika Timur.
"Itu hanya kepentingan tertentu yang dikasih gula-gula lalu berteriak sana, berteriak sini. Kami sudah tahu siapa yang biayai mereka dan siapa yang ada di belakang mereka," ujar Bupati Omaleng tanpa merinci pihak dimaksud.
Bupati Omaleng mengatakan Pemkab Mimika sejak beberapa tahun lalu telah membebaskan lahan seluas sekitar 500 hektare di kawasan Pelabuhan Paumako. Karena itu, katanya, tidak ada alasan bagi pihak-pihak tertentu, apalagi mengatasnamakan masyarakat Suku Kamoro untuk menolak pembangunan smelter.
"Tanah itu sudah dilepaskan oleh pemerintah. Lalu mau ribut apa lagi. Tanah itulah yang nanti akan kami pakai untuk membangun karena itu bukan lagi tanah milik masyarakat," jelasnya.
Rencana pembangunan smelter Papua di Timika merupakan salah satu butir kesepakatan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia beberapa waktu lalu.
Kesepakatan itu dicapai setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono bersama rombongan meninjau langsung ke Papua pada Sabtu (14/2) dan Minggu (12/2).
Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2015
