"Tiga pos lintas batas itu akan dibangun masing-masing di Motaian dan Motamasin di Kabupaten Belu, dan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)," kata Kepala Badan Perbatasan Provinsi NTT Paulus Manehat di Kupang, Jumat.
Dia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan ANTARA News terkait kondisi dan fasilitas pos-pos di wilayah perbatasan yang kurang memadai dan minim dukungan pemerintah pusat.
"Kalau mengenai pos-pos di wilayah perbatasan, tahun ini ada alokasi dana dari pemerintah pusat untuk membangun tiga pos lintas batas. Dua di Kabupaten Belu dan satu di TTU," katanya.
Hanya saja, dia sendiri tidak mengetahui alokasi dana untuk pembangunan pos lintas batas karena pengelolaanya diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Pemprov NTT.
"Anggarannya masuk langsung ke Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum NTT. Proses lelang dan pengawasan dilakukan oleh Dinas PU sendiri karena sudah menyangkut teknis," katanya.
Menurut dia, pihaknya hanya mengusulkan dan membuat perencanaan dalam pembangunan kawasan perbatasan, tetapi kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat teknis diserahkan ke dinas teknis.
Begitu pun pembangunan ekonomi, diserahkan kepada dinas teknis yang lebih memahaminya.
Dia mengatakan masih banyak fasilitas pendukung di wilayah perbatasan antardua negara itu yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Begitupun infrastruktur jalan, jembatan, air bersih dan perumahan penduduk, ujarnya.
Badan Perbatasan NTT, ditambahkannya, terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendapat perhatian lebih banyak.
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2015
