Jakarta (ANTARA News) - Depkeu mengakui adanya ketidaksepahaman antara Kementerian Koordinator Perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait pencantuman jumlah utang luar negeri yang akan dibuat pemerintah dalam Country Borrowing Strategy (CBS) 2006-2009.
Direktur Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Settlement Ditjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, Widjanarko di Jakarta, Rabu mengatakan, Departemen Keuangan (Depkeu) masih membahas masalah pencantuman jumlah tersebut dengan kedua lembaga negara itu, sehingga belum dapat dipastikan kapan CBS dapat dijadikan keputusan pemerintah.
"Depkeu masih membahas secara intern khususnya jumlah kebutuhan besaran pinjaman (per tahun-red) dikaitkan dengan Medium Term Budget Financing (MTBF) 2006-2009," kata Widjanarko.
Dia menjelaskan Kementerian Koordinator Perekonomian menginginkan agar jumlah utang yang akan dibuat pemerintah hingga 2009 ditentukan, misalnya 3 atau 5 miliar dolar AS untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. Rasio utang LN pada 2006 sendiri diperkirakan mencapai 41-43 persen dari PDB.
Sementara itu, kata Widjanarko, Bappenas menginginkan agar jumlah itu tidak ditentukan secara tertentu dan menggunakan kisaran karena mungkin kebutuhan per tahun bisa di atas atau di bawah jumlah yang ditentukan.
Dalam usulan Bappenas, kapasitas komitmen baru per tahun dari 2006-2009 adalah 3,2-3,6 miliar dolar AS untuk pinjaman program, pinjaman proyek dan fasilitas kredit ekspor.
Angka itu didasarkan pada arahan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) untuk menurunkan rasio utang hingga 31,8 persen pada 2009 dan data historis pemerintah bahwa kapasitas penyerapan pinjaman hanya 1,7-2,9 miliar dolar AS per tahun.
Namun demikian, Widjanarko menjelaskan, seluruh pihak sepakat mengenai angka-angka usulan yang diajukan Bappenas dalam CBS tersebut.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2007
