Mataram (ANTARA News) - Ketua Forum Komunikasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Nusa Tenggara Barat TGH Safwan Hakim meminta pemerintah daerah untuk komitmen membangun pariwisata syariah dalam rangka menekan dampak negatif dari sektor tersebut.

"Kami mendukung pengembangan pariwisata zero maksiat dengan menekankan pariwisata berbasis syariah," kata TGH Safwan Hakim, di sela acara silaturahmi kerja wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) organisasi wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), di Universitas Mataram, Sabtu.

Ia mengatakan pihaknya terus menyuarakan pengembangan pariwisata berbasis syariah melalui berbagai pertemuan, baik dengan Dewan Pendidikan, pemerintah daerah dan tokoh agama.

Memang, menurut Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Hakim, Kabupaten Lombok Barat ini, upaya mewujudkan pariwisata "zero" atau bebas maksiat di NTB, khususnya Pulau Lombok yang dikenal sebagai daerah seribu masjid, bukan hal yang mudah.

"Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan mewujudkan pariwisata berbasis syariah. Tapi kami selalu berupaya menyampaikan melalui berbagai pertemuan," ujarnya.

TGH Safwan Hakim juga menyoroti berkembangnya bisnis tempat hiburan malam di kawasan pariwisata, salah satunya di Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.

Pihaknya selalu menyampaikan kepada pemerintah daerah dalam berbagai pertemuan untuk mempertimbangkan pembatasan izin usaha tempat hiburan malam.

Menurut dia, pemerintah daerah jangan hanya melihat dari sisi kontribusi keberadaan tempat hiburan malam terhadap pendapatan asli daerah saja, tapi juga mempertimbangkan kemaslahatan umat.

Masyarakat, terutama umat muslim juga perlu menjaga dan menghindari diri dari hal-hal yang menjurus kepada kemaksiatan, tidak hanya pada saat bulan puasa Ramadhan, tapi setiap waktu.

"Jadi hal-hal yang merusak moral harus dicegah dan dihindari setiap waktu, bukan hanya ketika bulan puasa Ramadhan," ucap Safwan.

Ulama yang disegani di NTB ini, juga menyinggung semakin maraknya prostitusi yang dibuktikan dengan berbagai tayangan di televisi. Hal itu sebagai dampak dari rusaknya moral umat, terlebih pelakunya ada dari kalangan pelajar.

Untuk itu, TGH Safwan Hakim, mengajak seluruh kepala daerah di NTB, baik gubernur, wali kota dan bupati untuk membicarakan masalah tersebut dan melakukan upaya-upaya menyeluruh.



Pewarta: Awaludin
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2015