Jakarta (ANTARA News) - Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan dirinya tak bermaksud mengundurkan diri dari jabatannya, terkait kasus katering Anna Corp, mengingat yang penting saat ini adalah meningkatkan pelayanan jamaah haji di masa datang.
"Saya tidak berpikir seperti itu, karena yang ingin saya lakukan adalah memperbaiki terlebih dulu," katanya kepada pers di Kantor Kepresidenan, Jumat, setelah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima tim investigasi kasus katering Arafah-Mina (Armina).
Yudhoyono telah menandatangani sebuah Keputusan Presiden tentang pembentukan tim untuk mempelajari dan menginvesitigasi kasus lambannya pemberian makanan kepada para haji, terutama ketika mereka berada di Padang Arafah serta Mina.
Tim yang dipimpin mantan Menteri Agama Tolhah Hassan itu mencakup beberapa unsur, seperti wakil Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Ikatan Bersaudara Haji Indonesia.
Basyuni menegaskan dirinyalah yang mengambil keputusan untuk mengganti penyedia makanan dari Muasasah kepada perusahaan katering Anna. "Tentu saya yang memutuskan dan menetapkan untuk memilih Anna Coporation," kata mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi tersebut.
Ia menjelaskan pada masa lalu pelayanan bagi jemaah Indonesia yang diakukan Muasasah, tidak baik, misalnya mutu makanan yang kurang memuaskan. Karena itu pemerintah memutuskan untuk mengganti penyedia makanan bagi hampir 200 ribu jemaah Indonesia.
"Anna-lah yang paling memenuhi sasaran," kata Basyuni yang didampingi Tolhah Hassan.
Ketika ditanya kemungkinan sabotase, Menteri mengatakan "Yang terang adalah persaingan antara Muassasah dengan Anna Corporation. Itu yang jelas," ujarnya.
Sementara itu, ketua tim investigasi Tolhah Hassan mengemukakan tim ini akan berangkat ke Arab Saudi pada Senin (8/1).
Tim itu bertugas memberikan laporan apa adanya tanpa memberi pertimbangan siapa yang benar dan salah. "Kami tidak berhak menilai siapa yang salah dan sifat laporan kami adalah laporan," katanya.
Ia mengatakan, anggota tim merasa gembira karena anggota dijamin tidak akan mendapat tekanan atau beban dari siapapun juga, termasuk dari Presiden. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
