"15 persen dari total transaksi kartu kredit secara nasional itu 'gestun' per bulannya," katanya dalam konferensi pers mengenai BI mendorong pemberantasan gesek tunai di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan persentase itu mewakili dana dalam kisaran Rp3,1-3,5 triliun dari total transaksi kartu kredit per bulan sebesar Rp22-23 triliun.
Ia mengatakan "gesek tunai" menjadi upaya mendapatkan uang secara gampang yang mana pedagang memperoleh suku bunga lebih rendah dibandingkan nasabah menarik tunai lewat kartu kredit di ATM.
"Yang jelas ini merugikan bank karena mereka menikmati perbedaan suku bunga. Karena saat mereka 'gestun', merchant sudah dibayar oleh bank, dana nanti ketika mereka jatuh tempo mereka bayar lunas. Maka bank tidak charge sama sekali. Itu permainan mendapatkan income (pendapatan) gampang," kata Darmadi.
Ia mengatakan pedagang yang menggunakan latar belakang yayasan namun tidak jelas barang yang dijual.
"Kalau gesek di merchant (pedagang), bank tidak bisa identifikasi itu tunai atau tidak. Karena kita pikir dia beli emas ternyata dia (pedagang) berikan uang. Lalu dibayar oleh bank, maka dia untung bunga. Ini menabrak policy (kebijakan) dan peruntukan dari kartu sendiri," ujar dia.
Oleh karena itu, dia mendesak 'gestun' harus diberantas demi mendorong pertumbuhan industri keuangan yang sehat.
Caranya, sambung dia, bank menurunkan biaya yang dikeluarkan jika menarik tunai dari bank tanpa melalui merchant, dan bank menghentikan kerja sama dengan pedagang.
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Enny Panggabean mengatakan 'gestun' dilakukan nasabah karena kebutuhan uang mendesak dengan menghindari meminjam ke bank karena berbagai ketentuan.
Nasabah pergi ke pedagang dan menggesek kartu seolah membeli barang padahal bertujuan menarik tunai, namun pola ini akan membuat nasabah konsumtif karena terlena menarik uang tanpa diimbangi dengan kemampuan membayar, tutup Enny.
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2015
