Jakarta (ANTARA News) - Sekitar 100 pengunjukrasa dari Solidaritas Aksi Korban Transportasi Indonesia (Saksi), Jumat, di Gedung Departemen Perhubungan Jakarta, meminta pemerintah memberhentikan Hatta Radjasa sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) karena dianggap tidak becus mengurus transportasi di Indonesia.
"Saksi menuntut Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memecat Menhub Hatta Radjasa atau Presiden dan Wapres mundur sebagai bentuk petanggungjawaban moral terhadap rakyat," kata koordinator aksi, Noer S. Azhari.
Selain itu, dalam tuntutannya Saksi juga mendesak agar sistem transportasi di Indonesia segera direformasi total supaya rakyat tidak lagi menjadi korban.
Tuntutan lainnya adalah agar pemerintah memastikan Badan Kontrol Transportasi Indonesia bekerja secara independen, dan mengusut serta mengadili mafia transportasi Indonesia yang berlindung di Dephub.
Noer mengatakan, jajaran direksi Adam Air harus bertanggungjawab baik secara moral atau material kepada para korban hilangnya pesawat milik maskapai tersebut.
"Jika tidak, (Adam Air) harus ditutup," ujar Noer.
Hingga berita ini diturunkan, pesawat Adam Air rute Surabaya-Manado yang dinyatakan hilang pada 1 Januari 2007 belum juga diketemukan.
Berdasarkan cacatan terakhir manifes pesawat Boeing 737-400 itu, jumlah penumpang 96 orang, dua pilot, dan empat awak pesawat sehingga total orang yang dinyatakan hilang adalah 102 orang.
Untuk sementara, ditengarai faktor buruknya cuaca merupakan penyebab pesawat hilang dan jatuh.
Menurut dia, kecelakaan dan korban transportasi terus saja bertambah sedangkan Dephub sepertinya "cuci tangan", tidak mau bertanggungjawab dan malah menyalahkan kondisi alam.
"Sementara itu kebobrokan manajemen dan tata kelola yang korup serta kolutif dilindungi kekuasaan yang menjadi lemah akibat nepotisme," kata dia.
Ia juga mengatakan, adalah sebuah ironi bahwa Dephub yang seharusnya melakukan terobosan dan inovasi teknologi sistem perhubungan malah terpuruk.
Noer mengemukakan, sangat tidak masuk akal bila dalam satu bulan terakhir terjadi beberapa kecelakaan secara sporadis baik di laut, darat, maupun udara.
Berbagai kecelakaan tersebut, lanjut dia, merupakan preseden buruk dalam sistem transportasi dan imbas dari semakin maraknya KKN yang terjadi di tubuh Dephub.
"Hendaknya pemerintah konsisten dengan tuntutan reformasi untuk bertindak tegas memberantas KKN. Untuk itu, seluruh jajaran departemen teknis harus ditindak dan diproses sesuai hukum," kata Noer.
Aksi yang dimulai pada pukul 14.00 WIB itu berlangsung sekitar satu jam, dengan penjagaan sekitar puluhan aparat kepolisian.
Massa mendengarkan orasi selama kurang lebih 60 menit, lalu membubarkan diri secara tertib.(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
