"Dukungan politik penegakan HAM akan semakin sulit mengingat publik dan tokoh politik hanya memikirkan soal pemilu," kata Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik YLBHI, Agustinus Edy Kristanto, di Jakarta, Selasa.
Menurut YLBHI, HAM akan menjadi sesuatu yang disingkirkan oleh negara karena pemerintah dan DPR tidak akan fokus padanya.
Penegakan HAM hanya akan menjadi jargon organisasi politik untuk menaikkan citra demi kepentingan kursi kekuasaan.
"Alhasil substansi penegakan HAM akan mengalami penyingkiran oleh perilaku politik aktor-aktor kekuasaan," kata Agustinus.
Bahkan, kata dia, postur APBN 2009, terutama alokasi anggaran bidang hukum dan HAM, potensial menjadi alat untuk mengelabuhi masyarakat dan menaikkan citra kelompok tertentu untuk kepentingan pemilu 2009.
"Politik anggaran berbasis citra tersebut sama sekali sulit diharapkan menjadi hal yang substansial untuk memenuhi dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara," katanya.
Menurut YLBHI, kondisi sulit bagi penegakan HAM tahun 2009 tidak bisa dilepaskan dari kemandegan penegakan HAM pada 2008 yang antara lain terlihat pada proses hukum kasus kematian Munir yang berujung pada vonis bebas Muchdi Pr dan masih terlunta-luntanya proses ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo.
YLBHI mencatat Tahun 2008 masih diwarnai terabaikannya hak-hak sipil, politik, ekonomi, serta hak sosial dan budaya warga negara.
Hal itu terlihat dari munculnya kasus salah tangkap, kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah, gizi buruk, sekolah roboh, penggusuran paksa, penyiksaan, dan lainnya. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2009
